Tokoh Dunia Sebut Aung San Suu Kyi Tak Layak Terima Nobel –

RAKHINE – 13 peraih Nobel perdamaian mengkritik Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi karena telah gagal menegakkan hak asasi manusia di negaranya terkait maraknya pembantaian Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Mereka juga mendesak Aung San Suu Kyi agar segera mengambil tindakan untuk menghindari “pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan”, sebagaimana dilansir Al Jazeera, pada Ahad (1/1/2017).

Dalam sebuah surat terbuka kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis kemarin (29/12), sebanyak 23 tokoh dunia, termasuk 13 peraih nobel dan 10 pemimpin dunia, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap apa yang mereka lihat sebagai kegagalan Aung San Suu Kyi dalam menjamin hak hidup dan hak keamanan bagi masyarakat Rohingya.

“Kami frustrasi karena ia belum mengambil tindakan untuk menjamin hak-hak kewarganegaraan Rohingya,” ungkap surat tersebut.

“Suu Kyi adalah seorang pemimpin dan orang yang paling bertanggung jawab dalam kepemimpinan di Myanmar, harusnya Suu Kyi memimpin dengan keberanian, kemanusiaan dan kasih sayang,” ucap mereka.

Kekerasan terhadap etnis Rohingnya memilki ciri yang sama dengan genosida Rwanda 1994, serta pembersihan etnis di wilayah Darfur, Sudan barat, Bosnia dan Kosovo, ungkap surat itu.

Pada beberapa pekan terakhir, lebih dari 27.000 orang Muslim Rohingya yang teraniaya, telah melarikan diri karena operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine yang diluncurkan dalam menanggapi serangan terhadap pos perbatasan oleh kelompok bersenjata, ungkap Al Jazeera.

Setidaknya 86 orang telah tewas dalam tindakan keras yang diluncurkan setelah serangan terhadap pos polisi dekat perbatasan dengan Bangladesh pada 9 Oktober 2016 silam.

Sementara, para Korban selamat Rohingya mengatakan bahwa mereka mengalami pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran oleh para tentara, sehingga memicu perhatian dunia dan memunculkan protes besar-besaran di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Azeem Ibrahim, salah seorang anggota dari Pusat Kebijakan Global, sebuah kelompok pemikir yang berbasis di AS mengatakan, ini adalah kali pertama seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang kemudian dikecam oleh sejumlah besar sesama pemenang nobel. (arh)