Selain itu, Acep mengatakan bahwa tahun ini adalah masa-masa yang tersisa di akhir periode kepemimpinannya. Dia meminta agar tingkatkan standarisasi pekerjaan, mengejar ketertinggalan, membangkitkan semangat kemajuan, membangun optimisme kebersamaan guna meraih Visi Kuningan Maju yang berbasis desa.

“Kemajuan sebuah daerah bukan saja ditentukan oleh pemerintahnya saja. akan tetapi diperlukan kerjasama yang baik antar multi pihak dengan mengedepankan asas kebersamaan dan persatuan. Diperlukan peran yang saling mengisi  dan kritik sosial yang membangun, baik dari masyarakatnya ataupun organisasi lainnya, sehingga terciptanya kemajuan daerah yang selalu kita harapkan,” jelas Acep.

Sementara itu, pada diskusi, disampaikan Sujarwo bahwa anggota DPRD Kuningan jangan menjadi pembela eksekutif, dan hingga saat ini dirinya belum melihat kinerja DPRD dengan menjalankan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif.

“Kita melihat DPRD Kuningan mesra dengan Pemda Kuningan, khususnya Pak Desem, lebih mirip Jubir Pemda daripada seorang anggota DPRD Kuningan,” ujar pria yang kerap disapa Mang Ewo.

Masih ditempat yang sama, Boy Sandi menyebutkan bahwa pembangunan daerah pariwisata harus berdasarkan zona kawasan bukan obyek wisata.

“Pengendalian Kawasan Palutungan harus segera dibereskan, jangan sampai pembangunan menjadi liar di sana,” ujar Boy.

Sementara, Fahruz Zaman Fadhly menyebutkan bahwa angka pengangguran di Kuningan cukup tinggi pada tahun 2021 berjumlah 59.000 naik dari tahun sebelumnya 2020. Kondisi ini merupakan akibat dari tidak adanya treatment untuk mengatasi hal itu.

“Kemudian IPM Kuningan masih dibawah rata – rata  IPM Jawa Barat dan Nasional. Jadi saya berkesimpulan secara kualitatif kinerja Pemda Kuningan masih rendah,” ungkap Fahruz.