Kemudian menyangkut pertemuan antara Wabup dengan Fraksi2 yg “ditinggalkan”. Boy menyebutkan bahwa hal itu adalah kewajaran. karena mereka adalah figure – figur politik yang sedang saling berinteraksi.

“Syukur-syukur jika kehadiran Wabup arahnya kepada ajakan untuk tetap mengawal proses pembangunan daerah bersama-sama. Ini kan baik dan tak perlu dicurigai berlebihan,” ujar Boy.

Soal Pilkada menurut Boy, masih cukup ada waktu, yang utama adalah bagaimana semua stakeholder saling bahu – membahu mengawal visi misi daerah seperti yang direncanakan. Diluar itu, dia sangat yakin bahwa dinamika di DPRD pasti diketahui Siliwangi 88 sejak awal prosesnya.

“Bagi saya ini sesuatu yang kurang pas juga. Demokrasi sudah membagi 3 kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif agar proses berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan baik. Seharusnya biarkan pilar2 itu tegak berdiri secara mandiri tanpa ada upaya intervensi apalagi intimidasi,” jelas Boy.

Jika semua dinamika diserahkan kepada kekuasaan eksekutif, lanjut Boy, justru berpotensi menciptakan sistem kekuasaan eksekutif yg diktator. Yang mana eksekutif dianggap mampu mengontrol dan mengawasi semuanya sehingga tak ada lagi lembaga lain yang diperlukan untuk bekerja.

“Jangan sampai kita terjerumus dalam orde bahlul, maka tugas NGO dan Pers menjadi amat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang digenggam itu digunakan sebagaimana mestinya. Fir’aun dulu tersesat begitu karena tak ada yang mengontrolnya sebagai raja,” sindir Boy. (M Ali)