KUNINGAN, (FC).- Pertemuan antara Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda dengan Ketua Gerindra dan Ketua PKB dengan seluruh anggota DPRD dari kedua partai politik diklaim hanya sebatas silahturahmi dan tidak direncanakan.

Pertemuan antara putra bungsu mantan Bupati Kuningan 2 periode dengan Ketua Gerindra H. Dede Ismail dan Ketua PKB H. Ujang Kosasih besama 12 anggota DPRD lainnya itu, sangat tidak mudah dihindari jika muncul pertemuan tersebut hanya sekedar silahturahmi yang jauh dari perbincangan politik.

Terlebih pertemuan tersebut terjadi satu hari setelah kedua Parpol besar itu “dihabisi” dari unsur Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang selama ini dinilai posisi strategis dan memiliki nilai “gengsi” bagi sebuah Parpol.

Disampaikan Pengamat Kuningan Sujarwo, entah siapa yang menjadi penggagas dari pertemuan tersebut atau memang terjadi tanpa digagas terlebih dahulu, pertemuan tersebut  terkesan sebagai bentuk “perlawanan” baik dari kedua Parpol itu kepada Parpol yg berkuasa di Legislatif Kuningan yang secara kebetulan dipimpin oleh sosok yang juga menjadi Pimpinan tertinggi Lembaga Eksekutif Kuningan, yakni H. Acep Purnama.

“Kehadiran sosok Wabup M.Ridho Suganda terkesan juga sebagai upaya dari kedua Parpol tersebut (Gerindra dan PKB)  untuk mengelus – elus kader Partai yang dipimpin H.Acep Purnama untuk diusung pada helatan politik lima tahunan (Pilbup), walau agenda tersebut masih cukup lama dengan asumsi dilaksanakan pada 2023,” jelas Mang Ewo. Minggu (20/9)

Namun, lanjut Mang Ewo, jika ada kelompok masyarakat memandang bahwa manuver Geindra dan PKB “mendekati” M. Ridho Suganda yang hingga saat ini belum menyatakan diri akan tampil pada Pilbup nanti, hanya sebuah manuver dan “gertak sambal” pada Parpol Penguasa baik di Legislatif maupun Eksektutif, juga menjadi pandangan yang tidak bisa disalahkan.

“Jika kecurigaan masyarakat bahwa apa yang dilakukan Gerindra dan PKB hanya sebuah manuver dan “gertak sambal” belaka demi kepentingan sesaat Petingginya, dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap kedua Parpol itu,” kata Mang Ewo.

Kehadiran Wabup M.Ridho Suganda yang merupakan putra dari mantan Bupati 2 periode H. Aang Hamid Suganda yang lekat dengan julukan Bapak Hotmix dan Alm. H. Utje Ch Suganda yang juga mantan Bupati Kuningan meneruskan jejak suaminya, tentunya tidak mustahil pula akan memunculkan asumsi sebagai langkahnya untuk memuluskan jalan menuju pertarungan pada Pilkada mendatang.

“Prediksi itu tak berlebihan, jika M.Ridho Suganda punya keinginan sebagai Cabup bukan Cawabup, karena kemungkinan besar H.Acep Purnama diprediksi akan maju kembali sbg Cabup, terlebih aturan masih membolehkan,” kata Mang Ewo.

Tepisah, disampaikan Boy Sandi Kertanegara bahwa salah satu implikasi dari dinamika yang terjadi di Gedung Dewan, pasti akan merembet ke gedung putih. Dan itu merupakan sebuah kewajaran karena memang baik Siliwangi 88 atau Ancaran sama-sama dikendalikan oleh figur Politik.

“Persoalannya, apakah dinamika ini akan mengarah kepada jalan yang konstruktif atau destruktif bagi pembangunan daerah. Itulah yang harus jadi pemikiran lembaga – lembaga yang sedang “bertarung” tersebut. Kalau arahnya destruktif, yang akan rugi masyarakat secara umum,” kata Boy.

Dikatakan Boy, Pandemi Covid -19 masih jauh dari kata usai. Ditambah lagi persoalan – persoalan seperti ini. Mau sampai kapan rakyat hanya disuruh jadi penonton dari sebuah pertunjukan yang kurang enak disaksikan.

Kemudian menyangkut pertemuan antara Wabup dengan Fraksi2 yg “ditinggalkan”. Boy menyebutkan bahwa hal itu adalah kewajaran. karena mereka adalah figure – figur politik yang sedang saling berinteraksi.

“Syukur-syukur jika kehadiran Wabup arahnya kepada ajakan untuk tetap mengawal proses pembangunan daerah bersama-sama. Ini kan baik dan tak perlu dicurigai berlebihan,” ujar Boy.

Soal Pilkada menurut Boy, masih cukup ada waktu, yang utama adalah bagaimana semua stakeholder saling bahu – membahu mengawal visi misi daerah seperti yang direncanakan. Diluar itu, dia sangat yakin bahwa dinamika di DPRD pasti diketahui Siliwangi 88 sejak awal prosesnya.

“Bagi saya ini sesuatu yang kurang pas juga. Demokrasi sudah membagi 3 kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif agar proses berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan baik. Seharusnya biarkan pilar2 itu tegak berdiri secara mandiri tanpa ada upaya intervensi apalagi intimidasi,” jelas Boy.

Jika semua dinamika diserahkan kepada kekuasaan eksekutif, lanjut Boy, justru berpotensi menciptakan sistem kekuasaan eksekutif yg diktator. Yang mana eksekutif dianggap mampu mengontrol dan mengawasi semuanya sehingga tak ada lagi lembaga lain yang diperlukan untuk bekerja.

“Jangan sampai kita terjerumus dalam orde bahlul, maka tugas NGO dan Pers menjadi amat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang digenggam itu digunakan sebagaimana mestinya. Fir’aun dulu tersesat begitu karena tak ada yang mengontrolnya sebagai raja,” sindir Boy. (M Ali)