Ditegaskannya kembali, untuk penyatuan ini harus menyamakan persepsi dulu lewat literatur sejarah yang ada. Bila ada kesimpangsiuran terkait dengan sejarah, harus ada pelurusan sejarah dulu. Seterusnya dilakukan kajian mendalam oleh pihak yang berkompeten dan sumber yang valid serta akurat.

“Dan bila dari kajian tersebut sudah dicapai kesepahaman dan kesepakatan dua belah pihak, maka bisa saja perda masing-masing daerah direvisi,” ungkapnya.

Andru yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat ini mendorong pihak eksekutif untuk pro aktif dalam membuka komunikasi dengan kabupaten. Karena dengan begitu saluran komunikasi yang lainnya akan bisa berjalan.

Sebelumnya Walikota Cirebon Nashrudin Azis seusai rapat paripurna DPRD menyampaikan, pada dasarnya kedua daerah berasal dari keturunan yang sama, yakni dari pendiri Cirebon.

Hanya saja kemudian ada perbedaan penghitungan mulai Witana atau awit-awite ana, ini yang digunakan oleh Kota Cirebon. Sedangkan kabupaten mungkin memakai perhitungan yang lain.

“Kami akan menjajagi upaya yang mengarah pada penyatuan hari jadi ini. Yah, tentu perlu dilakukan pembahasan dan kajian dulu yang melibatkan kedua daerah dengan menyertakan para ahli sejarah dan lainnya,” pungkasnya. (Agus)