“Panitia Pilwu sendiri sebenarnya sudah melaksanakan amanat Perbup tersebut. Dan Panitia Pilwu menjadikan Perbup tersebut sebagai pedomannya. Tapi pasal pada Perbup ini jelas menjerat (Panitia Pilwu), bunuh diri. Artinya pasal ini bertentangan dengan peraturan yang diatasnya yaitu UUD 45. Diantaranya warga negara mempunyai hak memilih dan dipilih. Sehingga saya menilai Perbup ini batal demi hukum,” jelas Walim.

Selain itu, sambung Walim, di dalam Perbup tersebut juga terdapat pasal yang mengatur ambang batas perolehan suara minimal satu persen yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena didalamnya tidak diatur sanksi-nya.

“Yang namanya peraturan itu semua ada sanksinya. Ini kok tidak ada, seharusnya ditarik itu, memalukan,” ujarnya.

Walim menegaskan, setelah pihaknya menerima salianan putusan sidang gugatan tersebut, pihaknya juga akan menyerahkan salinannya kepada Pemkab Cirebon.

Jika dalam tiga hari setelah menerima salinan putusan tersebut tidak ada upaya hukum dari pihak tergugat, maka Bupati harus melaksanakan putusan PTUN tersebut, yakni mencabut SK atau menggugurkan SK pengesahan dan pelantikan Kuwu. (Gofar)