Meliputi pengendalian kesehatan, pengadaan dan distribusi, dan pemulihan ekonomi. Khusus menyangkut penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, Jabar membuka sembilan pintu bantuan sosial.

Bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial (Bansos Presiden khusus perantau Jabodetabek. Selain itu, ada juga Dana Desa untuk kabupaten, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial (Kemensos), Bansos Kabupaten atau Kota, Bansos Gubernur, dan Gerakan Nasi Bungkus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

“Beberapa hari lalu kami menerima laporan adanya masyarakat yang menolak bantuan dari Pemerintah Pronvinsi Jawa Barat. Alasannya, bantuan yang datang tidak sesuai dengan data calon penerima yang diajukan RW setempat. Dari 20 yang diusulkan, bantuan yang datang hanya empat paket. Ini kemudian dikembalikan oleh Ketua RW-nya. Sebenarnya, yang 20 itu akan menerima semua. Cuma, sumber bantuannya beda. Beda pintu. Yang datang duluan itu bantuan Pemprov Jabar. Sisanya beragam dari mulai bantuan pemerintah pusat hingga kabupaten dan kota,” terang Dedi.

Dedi menjelaskan, data terdampak datang dari bawah. Pemerintah kemudian mengklasifikasi dan memetakan. Sayangnya tidak semua masyarakat atau bahkan perangkat desa paham akan hal tersebut.

Untuk menghindari simpang-siur data penerima bantuan, pihaknya berencana memberikan penanda khusus untuk setiap rumah yang menerima bantuan. Dengan demikian, tidak akan tertukar atau terjadi duplikasi yang mengakibatkan terganggunya bantuan untuk penerima lainnya.