KAB. CIREBON, (FC).- Puluhan warga desa Gempol, Kecamatan Gempol bersama organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kamis (23/12).

Kedatangan masyarakat Gempol dan BMI ke kantor DPMD tersebut guna meminta kepada instansi pemerintah tersebut (DPMD,-red) menunda agar Kuwu Gempol terpilih (Dedi) agar tidak dilakukan pelantikan terlebih dahulu, sebelum ada kejelasan hukum bagi Kuwu Dedi tersebut.

Ketua BPD Gempol, Sambudi mengatakan, intinya baik BPD maupun BMI menuntut dinas terkait untuk menunda pelantikan sampai semua rangkaian administrasi terpenuhi. “Minimal sampai dengan ada kejelasan hukum yang pasti,” kata Sambudi yang juga Ketua BMI Kabupaten Cirebon kepada wartawan.

Selain itu juga lanjut Sambudi, dirinya menuntut agar inspektorat sesegera mungkin untuk melakukan delik khusus pada kasus Kuwu Desa Gempol, karena menduga ada penyelewengan dana desa mencapai 1 miliar lebih sejak tahun 2015  sampai dengan tahun 2020. “Apabila dipaksakan, Kuwu Dedi tersebut  dilantik, maka sudah secara otomatis cacat hukum sebagaimana petikan dari keputusan bupati,” jelas Sambudi.

Sambung Sambudi, dirinya menduga surat cuti Kuwu Dedi bermasalah, kemudian surat bebas temuan dari Inspektorat dinilai janggal, karena untuk mendapatkan surat keterangan bebas temuan itu rangkaiannya dari pemenuhan pertanggungjawaban kepala desa terhadap pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa kepada BPD. “Semua janggal. Makanya kami mendesak jangan dilakukan pelantikan dulu terhadap Dedi tersebut,” tukasnya.

Senada disampaikan mantan ketua BPD desa setempat, Sobirin pun meminta penundaan pelantikan terhadap kuwu terpilih. Karena belum selesai masalahnya. Jangan sampai permasalahan belum selesai ini tetap dilantik. “Intinya kita meminta penundaan pelantikan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Cirebon, Aditya Arif Maulana mengatakan, hasil audiensi dengan perwakilan masyarakat dan organisasi BMI tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan terlebih dahulu. Karena bukan hanya melibatkan Tim Fasilitas tetapi Tim Pengawasan juga. “Secepatnya, akan kami laporkan ke pimpinan kami. Mungkin setelah itu dirapatkan diinternal kami, kemudian keputusan apa yang diambil,” kata Adit sapaan akrabnya. (Ghofar)