KOTA CIREBON, (FC).- Dalam masa pandemi seperti ini, KAI berkomitmen sebagai salah satu BUMN penggerak perekonomian bangsa harus tetap berjalan, dengan tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Vice President PT KAI DAOP III Cirebon, Wisnu Pramudyo, pada pertemuan dengan Walikota Cirebon Rabu (3/6), membahas masalah penerapan protokol kesehatan pada kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Wisnu menyatakan kesiapan PT KAI dalam menerapkan new normal life atau AKB di bidang transportasi. Ini juga sebagai tindak lanjut arahan Menteri BUMN melalui surat dengan nomor S-336/MBU/05/2020 pada 15 Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.

“Kami sudah mempersiapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi skenario penerapan New Normal dan AKB di KAI,” ujarnya.

Diinformasikanya, sampai saat ini pembatalan keberangkatan penumpang KA diperpanjang. Hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab KAI untuk turut serta menangani pencegahan Covid-19.

Akan tetapi, KAI tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19 yang diawasi oleh Satgas Covid-19 KAI yang telah terbentuk sejak Maret 2020.

“Khusus untuk layanan KA Penumpang, KAI akan tetap mengikuti perkembangan sesuai dengan aturan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan selaku regulator perkeretaapian,” imbuhnya.

Wali Kota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH meminta pihak KAI menerapkan secara ketat protokol kesehatan dan physical distancing sebelum penumpang turun di Stasiun Cirebon. Apabila perjalanan kereta api sudah mulai normal atau ada kebijakan pengoperasian kembali KA.

Dikatakan Azis, Kota Cirebon sudah masuk zona biru. Tapi dengan potensi kedatangan orang dari luar daerah, terutama dari episentrum Covid-19, ini harus diantisipasi dengan ketat. Selain pengukuran suhu, harus juga dilakukan rapid test. Sehingga orang yang datang ke Kota Cirebon memakai KA sudah bersih dan steril dari Covid-19.

Diakuinya, KA merupakan bagian penting untuk mendorong sektor perekonomian di Kota Cirebon. Dengan mayoritas mengandalkan perdagangan dan jasa, apalagi pendapatan pajak daerah terbesar berasal dari pajak restoran dan hotel.

“Kita merasakan dengan pembatalan perjalanan KA banyak sektor yang terpukul di Kota Cirebon. Koordinasi Pemkot Cirebon dan PT KAI merupakan hal penting ketika nanti AKB sudah diberlakukan di bidang transportasi kereta,” pungkasnya. (gus)