KAB. CIREBON, (FC).- Polemik wacana penyerahan Pendopo Kabupaten Cirebon kepada Pemkot Cirebon mencapai anti klimaks.

Setelah menjadi topik hangat antar kedua pemda, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membantah mengeluarkan statment tersebut.

Melalui sambungan teleponnya, kepada para awak media, Selasa siang (27/4), Uu menyampaikan, terkait pemberitaan disalah satu media lokal Cirebon tentang pendopo, dirinya tidak menyinggung masalah tersebut.

“Yang disinggungnya adalah aset Pemkab Cirebon yang ada di Kota Cirebon, yaitu Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker),” jelas Uu.

Berdasarkan pengalamannya, bila tidak ada intervensi dari Pemprov Jabar lambat penyelesaiannya.

Maka, provinsi harus bisa menyelesaikan karena seluruh kantor dinas itu baiknya ada di lingkungan pemda masing-masing.

Baca Juga: Pemprov Jabar Akan Fasilitasi Penyerahan Pendopo Kabupaten kepada Pemkot Cirebon

Sewaktu dirinya masih di Tasikmalaya, ada sepuluh dinas kabupaten yang berada di wilayaah Kota Tasikmalaya. Maka solusinya, pemkab diberi bantuan secara bertahap oleh Provinsi Jabar.

Misalnya Kantor BKD Kabupaten Tasikmalaya berada di Kota Tasikmalaya, maka pemprov memberikan bantuan kepada pemkab untuk membangun Gedung BKD Kabupaten Tasikmalaya.

Maka aset pemkab yang ada di kota, dengan sendirinya diberikan kepada pemkot.

“Tetapi dengan terlebih dahulu harus ada MoU antar kedua kepala daerah. Sehingga perpindahan atau penyerahan aset berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Ditegaskannya, hal itu yang menjadi titik pembicaraannya, sama sekali tidak menyinggung masalah Pendopo Kabupaten Cirebon. Karena hal ini adalah hal yang sensitif dan merupakan lambang, heritage dan lainnya.

Bahkan, Pendopo Kabupaten Tasikmalaya tidak diserahkan kepada Pemkot Tasikmalaya sampai sekarang, rujukannya adalah Pendopo Kabupaten Cirebon yang berada di Kota Cirebon.

Baca Juga: Bupati: Pendopo Tetap Aset Pemkab Cirebon

Kemudian juga, Pemprov Jabar mempunyai pendopo di Provinsi Banten, tidak serta merta diserahkan kepada Pemprov Banten, tetapi tetap milik Pemprov Jabar.

“Begitu juga yang terjadi dengan Pendopo Kabupaten Cirebon, saya tidak berani menyinggung sedikitpun masalah tersebut,” tegasnya.

Uu menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon terkait hal ini. Karena pihaknya selalu menjaga kondusifitas wilayah di Jawa Barat.

“Saya memahami permasalahan ini, karena saya juga pernah menjabat Bupati Tasikmalaya masalah demikian pernah juga terjadi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon H Imron Rosyadi mengatakan mau sampai kapan pun Rumah Dinas Bupati Cirebon itu adalah tetap milik aset Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Masih dikatakan Imron, jika Walikota tetap bersikukuh untuk meminta, maka pihaknya secara tegas menolak keras.

Menurutnya, lebih realistis, karena saat ini sedang Pandemi Covid-19, mending memikirkan rakyat.

Bukan malah seharusnya Walikota Cirebon meminta ke Wakil Gubernur untuk mengambil alih pendopo ke Kota Cirebon.

Baca Juga: Luthfi Sebut Perpindahan Aset Pendopo Keinginan Walikota

“Masalahnya, secara historis sejarah, meskipun letaknya di Kota Cirebon, Pendopo adalah aset sejarah dan tetap milik Kabupaten Cirebon. Dan kalau mau ambil pendopo, ya saya juga minta gedung Bakorwil menjadi Pendopo. Disana malah tambah besar. Lagi pula, buat apa sedang ada Covid-19 seperti ini mewacanakan hal yang tidak penting,” kata Imron, Senin (26/4).

Sebab, kini pemerintah tengah fokus menangani dampak pandemi Covid-19, khususnya memulihkan sektor ekonomi. “Enggak usah memunculkan isu sepele, enggak usah ditanggapi,” kata Imron.

Imron pun mengusulkan sebelum memfasilitasi pengambilalihan pendopo alangkah lebih baik jika Pemprov Jabar memberikan asetnya kepada Pemkot Cirebon.

Misalnya, Bakorwil Wilayah III Cirebon di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, yang kini difungsikan menjadi Gedung Creative Center.

“Jangan pendopo yang diambil alih, gedung punya Pemprov Jabar saja dulu,” ujar Imron. (Agus)