KOTA CIREBON, (FC).- Permasalahan sampah di Kota Cirebon masih menjadi persoalan klasik. Penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) tidak menyelesaikan masalah, malah saat ini muncul TPSS liar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Watid Syahriar, menyoroti pengangkut sampah dari TPSS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kopiluhur. Kemudian masih adanya sampah yang di jalanan, ini diperlukan penanganan serius dan upaya pengurangan sampah.

“Perlu diperhatikan DLH, pengangkutan sampah ini ritasinya perlu ditambah. Sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPSS. Petugas penyapu jalan juga diperbanyak terutama di jalan protokol,” jelas Watid seusai rapat kerja dengan DLH Kota Cirebon, Rabu (15/7).

Watid mengatakan, penanganan persampahan di Kota Cirebon, agar berpijak pada kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup. Yaitu kepada seluruh daerah agar bisa melaksanakan program pengurangan sampah sebesar 30 persen.

Kebijakan tersebut teknisnya diserahkan langsung kepada daerah. Di Kota Cirebon sendiri sudah berjalan 2,5 tahun. Pada saat itu, salah satunya yaitu program yang direalisasi adalah pembuatan bank sampah. Akan tetapi, hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

“Faktanya tidak berkembang signifikan. Sudah berjalan 2,5 tahun, usulan rencana pembentukan BLUD belum juga ada,” ungkapnya.

Sementara anggota Komisi II lainnya Doddy Ariyanto mendesak pemkot untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Adanya BLUD akan meringankan beban kerja DLH dalam menangani persampahan. Sehingga pekerjaan lain bisa dilaksanakan dengan maksimal.

“Ya mendesak, BLUD ini harus segera dibentuk untuk menangani persampahan di Kota Cirebon. Biar DLH bisa fokus kepada tupoksi lainnya,” imbuhnya

Menanggapi hal itu, Kepala DLH Kota Cirebon Abdulah Syukur sudah berencana melakukan kajian terkait BLUD persampahan. Pasalnya persoalan sampah tidak kunjung usai seiring perkembangan Kota Cirebon semakin pesat.

Apalagi sebagai kota tujuan wisata dengan target 2 Juta wisatawan. Otomatis volume sampah di Kota Cirebon terus meningkat, sementara infrastruktur yang dimiliki belum mumpuni.

“Kami akui memang sampah ini persoalan yang tidak kunjung usai. Target wisatawan sebanding dengan sampah yang dihasilkan,” ucapnya.

Syukur menjelaskan, DLH diberikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp6 milyar. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional dan perawatan. TPSS di Kota Cirebon sendiri bertahap dihilangkan diganti dengan TPSS mobile.

“Kami gunakan dengan maksimal dengan anggaran yang ada,” katanya.

Dari data yang ada, lanjut Syukur, DLH memiliki Dump truk 19 unit rinciannya 3 unit baru 2 dan unit rusak. Amrol besar memiliki 3 unit dan 1 rusak. Amrol kecil 8 unit dan 1unit baru. Pick up 10 unit, 3 unit bantuan CSR. Loder 1 unit, Street sweeper 2 unit.

“Sebagian ada yang rusak kemudian sudah tua jadi sering rusak,” tandasnya. (gus)