Tunjangan DPRD Tak Kunjung Cair, Sekda Kuningan Dipanggil Dewan
KUNINGAN, (FC).- Belum cairnya tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan selama dua bulan terakhir memicu langkah pimpinan DPRD memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) untuk meminta kejelasan. Koordinasi tersebut berlangsung pada Selasa (11/3/2026) antara pimpinan DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menjelaskan bahwa pemanggilan Sekda dilakukan untuk memperjelas persoalan tunjangan yang hingga kini belum dicairkan.
“Pemanggilan Sekda itu sebatas koordinasi antara pimpinan DPRD dengan TAPD terkait masalah tunjangan pimpinan dan anggota dewan yang dua bulan ini belum cair. Kita ingin semuanya clear,” ujar Nuzul, saat diwawancara oleh beberapa awak media.
Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup). Karena itu DPRD meminta pemerintah daerah melalui Sekda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretariat DPRD untuk segera melakukan konsultasi dengan lembaga terkait.
“Kami meminta kepada BPKAD, Sekda, dan Sekwan untuk melakukan konsultasi sebagaimana yang sudah dilakukan DPRD dengan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Nuzul menyebut, Sekda juga telah melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil konsultasi tersebut, lanjutnya, sejalan dengan hasil konsultasi yang sebelumnya dilakukan pimpinan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri.
Ia menegaskan bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam persoalan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18, bukan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Untuk tunjangan ini acuannya Permendagri 62 sebagai petunjuk pelaksanaan PP 18. Itu sama dengan yang kita lakukan,” jelasnya.
Terkait penyusunan Perbup, Nuzul mengatakan proses tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, penyusunan Perbup tidak memerlukan naskah akademik dan cukup disertai penjelasan.
“Untuk pembuatan Perbup, hasil konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM cukup dengan penjelasan, tidak harus dengan naskah akademik. Saat ini sedang dalam proses,” ujarnya.
Selain itu, untuk menentukan besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah daerah perlu melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar penetapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Penentuan besaran tunjangan itu harus melalui KJPP. Nanti kita akan menyesuaikan,” katanya.
Nuzul menegaskan, apabila tunjangan tersebut masih belum juga cair, maka tanggung jawab pelaksanaannya berada pada pemerintah daerah.
“Kalau belum juga cair, itu tanggung jawab pemerintah daerah. Pelaksana perintah undang-undang itu kepada pemerintah daerah, bukan kepada DPRD,” tegasnya.(Angga)








Tinggalkan Balasan