KAB. CIREBON, (FC).- Persoalan pergantian Kuwu selalu saja dibarengi dengan pergantian perangkat desanya, namun hendaknya proses yang dilakukan jangan sampai terkesan membuang sampah apalagi menghilangkan hak mereka.

Hal itu disampaikan sejumlah perangkat Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon yang selama ini terkesan digantung nasibnya oleh Kuwu yang baru Desa Kalimekar, Rabu (28/4).

Mereka meminta, Kuwu untuk membuka hati agar haknya bisa diberikan, jika tidak diberikan para perangkat desa akan memperkarakan melalui jalur hukum.

Sejak awal terpilihnya Kuwu yang baru, dirinya bersama rekan perangkat desa yang lain sudah lapang dada, jika akan tersingkir dari pemerintahan desa.

“Akan tetapi semenjak Kuwu terpilih Eka Baghiono dilantik saya langsung merapat untuk berkomunikasi, dan siap menerima konsekwensinya jika memang harus diberhentikan,” kata salah seorang perangkat desa yang juga mantan Sekdes Kalimekar, Ahmad Tabrani yang mewakili 6 perangkat desa, Rabu (19/4).

Selang seminggu, kata dia, ada komunikasi kembali dengan Kuwu. Dan Kuwu menegaskan jika dirinya dan teman-teman perangkat lama tidak akan digunakan lagi (akan diberhentikan).

“Kami menyadari karena konsekuensi politik karena tidak melakukan dukungan kepada Kuwu terpilih, asal dengan catatan hak-hak nya harus diperhatikan,” kata Tabrani.

Akan tetapi, aku Tabrani, bukannya diberhentikan dan hak mereka diberikan. Yang ada justru dimutasi ke bagian staf yang sebenarnya tidak ada dasar kuat alasan mutasi tersebut.

“Sejak awal kami tidak pernah melakukan perlawanan, bahkan jika sampai keputusan pahit harus diberhentikan kami siap sebagai konsekuensi politik. Namun kenyataannya Kuwu tidak komitmen dan terkesan mempermainkan perangkat desa lama,” ungkapnya.

Dijelaskan Tabrani, jika memang akan memeberhentikan perangkat desa yang lama, mereka tidak menuntut macam-macam, hanya menuntut hak saja. Ia membeberkan, bahwa sudah sejak lama ketika berganti Kuwu, selalu perangkat desa baru di tahun pertama tidak menerima tunjangan berupa tanah bengkok.

“ Ya seperti saya yang masuk di tahun 2003 baru menerima tunjangan tanah bengkok pada tahun 2005 karena hak garap tanah bengkok yang menjadi haknya tersebut masih menjadi hak Sekdes sebelumnya, maka sangat lumrah jika dirinya saat ini diberhentikan maupun digeser jabatannya tetapi hak tunjangan tanah bengkok tahun garap 2020/2021 masih hak saya,” bebernya.

Ia berharap, Kuwu jangan terkesan dalam persoalan ini, kalau memang harus dibuktikan. Tabrani mempersilahkan Kuwu memanggil mantan perangkat desa sebelumnya untuk memberikan kesaksian.

“Selama Kuwu masih baik terhadap kami, kami akan bisa baik seribu kali kepada Kuwu, namun jika Kuwu menunjukkan arogansinya kepada kami dengan menghilangkan hak kami, maka akan kami lawan,” ungkapnya.

Tabrani menuding proses alih tugas jabatan dan pengangkatan perangkat di Desa Kalimekar yang dilakukan oleh Kuwu Kalimekar Eka Baghiono terkesan dilakukan secara serampangan dan semena-mena, dan tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Mekanisme penjaringan dan penyaringan perangkat desa baru tidak ditempuh secara terbuka begitu pun dengan dokumen pendukung lainnya,” katanya.

Ironisnya Camat Gebang, Adang Kurnida dan Kasi Pemerintahan, Kurnadi yang baru saja dilantik karena mutasi di Kecamatan Gebang pada 3 April 2020 lalu, sudah langsung mengeluarkan rekom atas pengangkatan 5 orang perangkat desa di Desa Kalimekar pada 7 April 2020.

“Padahal efektifnya mereka (Camat,-red) baru bekerja sehari saja di Kecamatan Gebang, namun ketika didatangi dan dimintai keterangan oleh 7 orang Perangkat Desa Kalimekar yang dialih tugaskan terebut menyampaikan bahwa pengangkatan perangkat desa yang dimaksud semuanya sudah sesuai dengan prosedur,” katanya.

Ia menilai ada prosedur yang terkesan ditutup-tutupi oleh pihak kecamatan maupun oleh pemerintah desa, dengan tidak mengabulkan surat permohonan salinan berkas yang diminta oleh perangkat desa lama.

“Kami masih membuka pintu untuk mediasi. Kami juga sepakat untuk melayangkan gugatan ke PTUN Bandung dan Kepengadilan Negeri Sumber tentang perbuatan melawan hukum (PMH),” tegasnya.

Terpisah, Kuwu Desa Kalimekar, Eka Baghiono saat dikonfirmasi FC mengungkapkan, komunikasi dengan perangkat lama diakui ada dan terjalin baik,dan tidak pernah ada masalah.

Tetapi persoalan muncul ketika akan diberhentikan dan mereka menuntut hak tunjangan tanah bengkok tahun garap 2020/2021 yang masih menjadi hak mereka.

“Hal itu menuai persoalan karena dimana-mana ketika selesai masa jabatan, maka selesai pula hak tunjangannya. Kalau alasan saat mereka masuk selama setahun tidak menerima tunjangan tanah bengkok dan saat ini mereka menuntut yang katanya hak mereka, itu bukan berarti menghilangkan haknya tetapi harus bisa membuktikan bahwa saat itu kejadiannya seperti itu,” ungkap Kuwu.

Menurutnya, PADes tidak akan mampu melakukan pergantian jika itu harus menjadi hak perangkat desa yang lama. Dirinya, aku dia, pernah menawarkan kepada salah satu perwakilan perangkat desa lama dengan janji akan diberikan pengarem-arem sebesar 6 bulan Siltap tetapi tidak ada titik temu.

“Untuk alih tugas kami lakukan karena para perangkat desa yang lama tidak bisa menyetorkan laporan kinerja mereka, menunjukkan SK perangkat mereka dan belum bisa memgembalikan aset desa yang ada diluar. Untuk proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa baru kami pastikan semua sudah sesuai aturan bahkan sudah dibahas sejak awal dengan BPD, kini jumlah semua perangkat Desa Kalimekar ada 15, lima baru dan 10 perangkat lama,” jelasnya