Triwulan II/2021, Pajak Hotel dan Hiburan Tak Capai Target
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KAB. CIREBON, (FC).- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon, Deni Agustin mengatakan, penerimaan pajak daerah secara keseluruhan melampaui target periode triwulan II tahun 2021.
“Triwulan kedua kita targetnya Rp97 miliar, tercapai Rp109 miliar. Artinya melebihi capaian target hingga 112 persen. Itu untuk semua jenis pajak,” katanya kepada FC, Selasa (3/8)
Namun demikian, dari 7 jenis pajak daerah di Kabupaten Cirebon, ada yang tidak sesuai target capaian, terutama pajak hiburan dan pajak hotel.
Sebab, di masa pandemi Covid-19 ada kebijakan pemerintahan terkait penerapan PPKM.
Wajib pajak hiburan dan hotel disebut mengalami dampak yang luar biasa selama pandemi, terutama saat PPKM Mikro, PPKM Darurat maupun PPKM Level 3.
“Hiburan itu ditutup dilarang beroperasi. Sehingga untuk pencapaian pajak di hiburan ini tidak tercapai. Untuk hotel kunjungan hanya 5 sampai 10 persen saja sehingga capaian target tidak tercapai,” kata Deni.
Akan tetapi, kata Deni, meskipun adanya penurunan target di beberapa jenis pajak di masa pandemi ini, ada sejumlah wajib pajak yang melampaui target capaian.
“Raihan target tercapainya ada di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Reklame,” katanya.
Namun dari tujuh jenis pajak daerah, ada satu jenis pajak yang paling banyak menunggak. Pasalnya mereka terdampak pandemi Covid-19.
“Dari tujuh jenis wajib pajak yang paling besar dalam keterlambatan pembayaran yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Itu memang cukup besar,” tandas Deni
Pihaknya mendorong masyarakat wajib pajak yang mempunyai tunggakan PBB P2 bisa memanfaatkan penghapusan sanksi denda yang diberlakukan Pemkab Cirebon periode Agustus-September 2021.
Penghapusan sanksi denda akan diberikan sepanjang dibayar pada periode tersebut. “Ini sangat meringankan bagi wajib pajak,” kata Deni.
Deni mengimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini.
Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajibannya membayar pajak.
“Dengan kesadaran tinggi, kami mengajak semua untuk melakukan pembayaran pajak daerah dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo. Serta pembayaran pajak daerah, kami fasilitas bisa dilakukan melalui tempat pembayaran yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon seperti Kantor Kas BJB, Payment point BJB, BJB Digi, Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan Bukalapak,” tandasnya. (Ghofar)








Tinggalkan Balasan