KOTA CIREBON, (FC).- Pada November 2018 yang lalu, Pemkot Cirebon menerima hibah 10 unit Bus Rapid Transit (BRT) dari Kemenhub melalui Pemprov Jabar. Namun hingga kini BRT belum dioperasikan, terkendala berbagai masalah.

Mulai dari payung hukum, siapa atau badan hukum yang mengoperasikannya, anggaran, sarana dan prasarana rute dan lainnya. Sehingga sepuluh unit BRT tersebut hanya terparkir rapih di halaman belakang Kantor Dishub Kota Cirebon.

Padahal sudah tiga kali pergantian Kadishub, yakni Atang Hasan Dahlan, Yoyon Indrayana dan yang baru adalah Andi Armawan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya mengatakan, pihaknya belum mendapatkan lagi laporan terakhir perkembangan dari BRT. Pada rapat kerja terakhir dengan dishub akhir tahun lalu, pengoperasian BRT katanya tinggal melakukan launching saja. Mungkin karena pandemi Covid-19 ini, pelaksanaannya jadi tertunda.

“Kami belum dapat laporan terakhir terkait pengoperasian BRT ini dari dishub,” ungkapnya kepada FC, Senin (13/10)

Yang diketahuinya, PD Pembangunan yang ditugasi untuk melakukan pengelolaan BRT tersebut. Tapi informasi terbaru yang diterimanya, BRT akan dijadikan Trans Jabar. Mungkin karena rutenya yang akan melalui beberapa wilayah selain Kota Cirebon.

Politisi PDIP ini mengingatkan, hibah BRT ini merupakan ujian, apakah Pemkot Cirebon mampu untuk mengelola atau tidak. Bila berhasil, bantuan dan hibah lainnya kemungkinan akan lebih mudah diterima baik dari provinsi maupun pusat.

“Saya harapkan segera cepat beroperasi, adapun kendala bisa dibicarakan dan dikoordinasikan. Sehingga kemanfaatan BRT dapat dinikmati oleh masyarakat. Apalagi kepala dinasnya baru, dengan semangat baru saya yakin BRT ini dapat beroperasi,” harapnya.

Walikota Cirebon Nashrudin Azis beberapa waktu lalu seusai rapat paripurna menyampaikan, bila pengoperasian BRT diserahkan kepada PD Pembangunan. Namun dirinya mendapatkan laporan, yakni kajian pengelolaan BRT dari segi pengelolaan bisnis belum menemui titik terang. Karena biaya pengelolaannya yang tinggi dan memberatkan APBD.

“Iya dari kajian PD Pembangunan, belum menemukan formulasi yang tepat terkait pembiayaannya. Dengan begitu, harus disubsidi oleh APBD, sedang APBD kita sedang devisit sehingga tidak memungkinkan untuk itu,” jelasnya kepada FC, Selasa (13/10).

Padahal, kata Azis, adanya BRT ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, untuk masyarakat Kota Cirebon. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang secara otomatis mengurangi polusi udara.

“Iya terkendala dengan biaya operasional yang tinggi. Tapi nanti kita segera cari alternatif lain,” terangnya.

Untuk sementara, lanjutnya, kesepuluh bus itu peliharaannya diserahkan ke dishub. Hal ini untuk mencegah kerusakan BRT, bisa dengan dipanaskan tiap pagi maupun pemeliharaan lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadishub Andi Armawan mengatakan, pihaknya masih berupaya mencari solusi. Dengan melakukan berbagai kajian dan hal ini masih berproses. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kemenhub dan Dishub Jabar terkait BRT ini.

“Ini masih berproses, kita masih mengkaji hal ini dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” jelasnya. (gus)

Baca Juga: BRT Perlu Kajian Komprehensif, Lebih Tepat Diserahkan ke Provinsi