MAJALENGKA, (FC).- Sebanyak 27 orang warga Majalengka yang bekerja sebagai buruh di Provinsi Aceh, tertahan tidak bisa pulang ke Majalengka.

Selama 5 hari dalam perjalanan pulang, mereka selalu dihadang petugas yang tengah melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan tersebut.

Posisi terakhir, puluhan buruh itu terdampar di Pelabuhan Merak, Provinsi Banten. Kabar tersebut dibenarkan Kepala Satpol PP Kabupaten Majalengka, H. Iskandar Hadi Prayitno.

Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi langsung bergerak cepat memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanggangan Covid-19 Majalengka guna melakukan penjemputan terhadap warganya itu.

Menurut Iskandar, total keseluruhan warga yang kesulitan pulang sendiri berjumlah 28 orang, terdiri dari, 27 warga Majalengka, dan 1 orangnya merupakan warga Kabupaten Kuningan yang semuanya bekerja sebagai pekerja kasar. Mereka terpaksa pulang karena kontrak kerjanya telah habis.

“Kami dari Pemkab Majalengka langsung melakukan penjemputan ke Pelabuhan merak menggunakan bis milik Dishub dan kendaraan Dalmas Satpol PP,” ungkapnya kepada wartawan FC, Minggu, (10/5).

Dijelaskan dia, saat tiba di Pelabuhan Merak, puluhan warga Majalengka tersebut tidak diijinkan pulang oleh petugas disana. Sebelum mereka dilakukan rapid tes Covid-19 dan diperlihatkannya surat resmi dari Pemkab Majalengka.

“Untuk surat sudah kami persiapkan sebelumnya. Mengenai hasil rapid test, Alhamdulillah negatif semua, hingga pada akhirnya mereka bisa dievakuasi ke Majalengka melalui jalur tol Cipali pada malam Minggu,” jelasnya.

Saat akan tiba di Majalengka, sambung dia, di lokasi keluar pintu masuk Kertajati tol Cipali mereka dilakukan pemeriksaan kembali sesuai dengan protokol kesehatan oleh Tim Gugus Covid-19 Majalengka.

“Usai diperiksa, mereka dialihkan melalui kendaraan penjemputan oleh masing-masing pemerintah desa dimana mereka tinggal. Sedangkan untuk 1 orang warga Kuningan, ia tidur di kantor Satpol PP satu malam karena tak ada yang menjemput. Baru besoknya dijemput oleh pihak desanya,” ucapnya.

Kendati hasil pemeriksaan negatif, tambah Iskandar, para buruh yang baru pulang ini ditetapkan sebagai orang dalam pemantuan (ODP). “Mereka sudah masuk kategori ODP dan wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari,” tuturnya.

Sementera itu, Juru Bicara Covid-19 Majalengka, H. Alimudin menbahkan, yang dilakukannya Pemkab terkait penjemputan tersebut sudah menjadi kewajiban dalam melindungi masyarakatnya.

“Kita akan selalu berupaya keras melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai pelayan masyarakat, dan semoga Majalengka bisa menerapkan PSBB seperti di daerah lain,” katanya. (Ibnu)