KUNINGAN, (FC).- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa TA. 2020, maka alokasi dana transfer untuk Kabupaten Kuningan mengalami perubahan mencapai Rp199,1 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Asep Taufik Rohman membenarkan hal itu. Sehingga diharuskan refocusing anggaran menyesuaikan struktur APBN. Untuk Kabupaten Kuningan transfer pusat sendiri hampir Rp200 miliar. Tentu itu mengubah anggaran yang telah ditetapkan di akhir 2019.

“Berkurangnya pendapatan, maka harus refocusing dan realokasi anggaran yang sudah direncanakan, terutama yang sifatnya dana dari pusat yang digunakan oleh daerah untuk berbagai kegiatan, lain halnya kegiatan khusus seperti DAK, kalau tidak ada yang tinggal dihilangkan,” jelas Opik, panggilan akrab Asep Taufik Rohman.

Opik merinci, DAK bidang jalan harusnya tahun 2020 mencapai Rp20 miliar, tapi ternyata dengan adanya PMK tersebut, Kuningan nol, sehingga kegiatan ditiadakan. Selain itu DAK Sanitasi mendapat Rp8,1 miliar dan ternyata dihilangkan. Itu tadi DAK Regular.

Sementara DAK penugasan ada DAK Air Minum Rp6 miliar hilang, kemudian DAK Bidang Sanitasi Rp7,8 miliar hilang, DAK Bidang Pasar Rp2 miliar, DAK bidang Irigasi Rp5,7 miliar, DAK bidang Jalan Rp10 miliar semua hilang.

Selain itu DAK Bidang Pertanian Rp2 miliar, DAK Centra Industri Kecil Menengah Rp3 miliar, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Rp1,1 miliar hilang.

“Namun ada DAK non fisik di bidang pendidikan dan kesehatan relative tidak berkurang bahkan bertambah. Sedangkan dana insentif daerah berkurang Rp3 miliar, dan Dana Desa berkurang Rp3,9 miliar,” kata Opik.

Yang jadi persoalan, lanjut Opik, DAU Formula yang tadinya Rp1,2 triliun menjadi Rp1,1 triliun, atau sekitar Rp117 miliar, posisi free dan bisa dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan dilaksanakan di SKPD. Dan hari ini akan melayangkan surat untuk penyesuaian APBD.

Karena yang semua APBD dari dana perimbangan, dana transfer dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,6 triliun. “Adanya pengurangan itu tentu ada refocusing anggaran, hingga penundaan kegiatan. Termasuk di dalamnya ada pengurangan sektor pajak dan retribusi, tentu semua harus di rubah,” ujar Opik.

Singkatnya, masih kata Opik, untuk DAU berkurang Rp117 milar, DAK Khusus Fisik sebesar Rp67 miliar, DAK Khusus Non Fisik berkurang Rp7,5 milar, Dana Insentif Daerah berkurang Rp3,7 miliar dan Dana Desa Berkurang Rp3,9 miliar.

Bahkan Rapat Banggar DPRD kemarin, telah disetujui bahwa ada kegiatan yang sifatnya tidak urgen, maka disesuaikan dengan pendapatan dari pusat. Termasuk PHBN sendiri sementara kegiatan yang mengumpulkan massa dikaji ulang.

“Ya dalam kondisi prihatin ini, kita harus bisa mengotimalkan untuk membangun Kabupaten Kuningan. karena faktanya untuk ke PU-an anggarannya paling banyak yang hilang,” kata Opik.

Opik meminta dukungan semua pihak, mengingat selain prihatin anggaran, sekaligus prihatin dalam kehidupan dengan diuji dengan wabah Covid-19 ini, maka seluruh jenjang baik pemerintah pusat hingga ke desa, semua harus peduli, bahu-membahu.

Tidak bisa hadir tapi harus melakukan yang terbaik, yaitu diam di rumah saja sudah membantu mengatasi wabah ini. (Ali)