Padahal, menurut Tanung, Adminduk bisa diakses lewat online. Artinya, pelayanan harusnya sudah bisa dipermudah. Tapi nyatanya keluhan itu masih tetap ada. Padahal, kata dia, semua berasal dari Disdukcapil. Sebut saja sebelum mengurus bantuan sosial, BPJS, surat kematian, termasuk ke dunia kerja, membutuh KTP dan KK. Sayangnya, untuk bisa mengaksesnya dirasa sulit oleh masyarakat.

“Jadi kenapa membuat KTP saja masih sulit. Banyak loh, yang mengadu mau memperbaiki pun males jadinya, karena sulitnya mengakses pelayanan adminduk,” kata Tanung.

Sebetulnya, lanjut dia, pencetakan e-KTP informasinya sudah bisa dilakukan di kecamatan. Tapi lagi-lagi, itu sebatas wacana. Faktanya warga masih tetap kesulitan. Kalaupun sekarang, berbasis aplikasi, itupun tidak bisa menyelesaikan masalah.

Khususnya, kata Tanung, untuk kalangan masyarakat bawah. Yang tidak memiliki kemampuan, mengaksesnya.

“Orang tua, yang tidak punya smartphone. Atau orang tua yang tidak mengerti teknologi, ya pasti kebingungan mereka,” katanya.

Selain masalah adminduk, soal jaminan kesehatan pemerintah melalui program KIS pun, menurutnya, di lapangan banyak dikeluhkan warga. Ternyata KIS yang dimiliki masyarakat, sampai sekarang tidak bisa digunakan. Sebab belum aktif.