Guna mendukung terlaksananya program penanganan covid tersebut, lanjut mantan wakil bupati Majalengka dua periode ini, pihaknya juga sudah mempersiapkan anggaran antisipasi sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Anggaran antisipatif dimaksud, kata karna, diperoleh dari APBD Majalengka tahun 2020 melalui refocusing di Dinas Kesehatan, RSUD Majalengka, RSUD Cideres, BPBD dan Dinas Perhubungan senilai Rp 74 milyar.

“Pos anggaran itu sifatnya cadangan dan dipergunakan jika diperlukan Saja. Artinya, tetap digunakan sesuai program dan berperan untuk mereview serta mengendalikan alur keuangan,” jelasnya.

Namun demikian, kata dia, jika ada pihak manapun yang ingin mengetahui persis tata kelola penganggaran dan penggunaan dana Covid-19, pihaknya sangat siap untuk diawasi, dialog, dan transparan serta akuntabel dalam penyerapannya.

“Kami sangat siap menerima dari pihak manapun untuk berdialog atau beraudiensi dengan kami terkait persoalan covid-19 ini,” tukasnya.

Namun karna menuturkan, jika penanganan covid-19 di Majalengka, dampaknya terhadap sosial ekonomi belum maksimal, mari kita bersama sama bertanggungjawab demi melindungi masyarakat Majalengka.

“Mari kita berbuat nyata, dalam menghadapi pandemi global ini, jangan hanya sekadar bicara tanpa berbuat,” ungkapnya. (Rilsi/Munadi)