KOTA CIREBON, (FC).- Rencana pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Cirebon mendapat perhatian dari Pemerhati Kebijakan Publik Cirebon, M. Dany Jaelani.

Menurut Dany, keberadaan PJU memang penting bagi masyarakat. Penerangan jalan berkaitan dengan keselamatan, keamanan, hingga aktivitas warga pada malam hari.

“Cirebon tentu membutuhkan jalan yang terang. PJU bukan hanya soal lampu, tetapi juga menyangkut keselamatan dan rasa aman masyarakat,” ujar M. Dany Jaelani, Rabu (9/9).

Namun, Dany mengingatkan agar rencana pembangunan tersebut dihitung secara matang, terutama jika menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurut dia, KPBU bisa menjadi salah satu pilihan pembiayaan pembangunan. Namun, skema tersebut tidak otomatis menjadi pilihan yang paling murah dan efisien.

“KPBU bukan sesuatu yang harus dicurigai. Tetapi jangan juga menganggap skema ini sebagai jalan pintas yang pasti lebih murah,” katanya.

Dany menilai, pemerintah perlu melihat seluruh konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Terlebih, kerja sama melalui KPBU dapat berlangsung dalam jangka panjang.

“Kalau kerja samanya berlangsung 10 sampai 15 tahun, tentu ada kewajiban yang harus dipikirkan. Kita tidak hanya bicara soal lampu yang dipasang hari ini,” ucapnya.

Ia mengatakan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proyek tersebut akan dibiayai.

“Publik perlu tahu dari mana sumber dananya, berapa kewajiban pemerintah setiap tahun dan berapa total pembayarannya sampai masa kerja sama selesai,” tuturnya.

Menurut Dany, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak kewajiban tersebut terhadap APBD Kota Cirebon.

“Jangan sampai pembayaran proyek jangka panjang membuat ruang APBD menjadi semakin sempit,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah tetap harus memiliki kemampuan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.

“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial dan pelayanan dasar lainnya tetap membutuhkan anggaran,” katanya.

Dany menegaskan, pertanyaan mengenai pembiayaan proyek bukan berarti menolak pembangunan.

“Ini bukan untuk menghambat pembangunan. Justru semua hal harus dihitung sebelum pemerintah menandatangani kontrak jangka panjang,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini bisa saja menikmati hasil pembangunan. Namun, kewajiban pembayaran dapat berlanjut hingga pemerintahan berikutnya.

“Karena itu, jangan hanya melihat apa yang dibangun. Pemerintah juga harus memikirkan kewajiban yang akan ditinggalkan,” katanya.

Dany juga meminta pemerintah membuka informasi terkait rencana proyek tersebut kepada masyarakat. Menurut dia, transparansi justru penting agar publik dapat memahami alasan pemerintah memilih skema KPBU.

“Transparansi bukan ancaman. Proyek yang baik seharusnya terbuka untuk diketahui dan dipahami masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan sejumlah hal penting dalam proyek tersebut. Mulai dari nilai investasi, jumlah titik PJU, biaya pemeliharaan, hingga kewajiban pemerintah selama masa kerja sama.

“Publik tidak cukup hanya diberi tahu bahwa proyek ini dibutuhkan. Masyarakat juga perlu tahu kenapa KPBU dipilih,” katanya.

Dany menilai, pemerintah perlu membandingkan KPBU dengan pilihan pembiayaan lainnya.

“Apakah pembangunan bertahap menggunakan APBD lebih murah? Apakah ada alternatif lain? Atau memang KPBU menjadi pilihan terbaik? Semua itu harus berdasarkan kajian,” ujarnya.

Selain biaya pembangunan, ia juga mengingatkan pentingnya menghitung biaya setelah PJU dibangun. Menurutnya, lampu jalan membutuhkan pemeliharaan agar tetap berfungsi.

“Bukan hanya soal biaya memasang lampu. Ada biaya energi, perawatan dan penggantian komponen,” katanya.

Ia juga mempertanyakan standar pelayanan yang akan diterapkan dalam proyek tersebut.

“Kalau lampu mati, siapa yang bertanggung jawab? Berapa lama waktu untuk memperbaikinya? Ini harus jelas sejak awal,” ujarnya.

Menurut Dany, lampu jalan yang tidak berfungsi dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

“Jalan yang gelap bisa meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu rasa aman warga,” katanya.

Dany berharap pembangunan PJU di Kota Cirebon dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa membebani keuangan daerah di masa mendatang.

“Cirebon membutuhkan jalan yang terang. Tetapi pembangunan juga harus dihitung dengan matang,” ujarnya.

“Jangan sampai lampu jalan menyala terang, tetapi APBD di masa depan justru semakin terbatas,” pungkasnya. (Agus)