KAB.CIREBON, (FC).- Kondisi Terminal Ciledug, Kabupaten Cirebon, masih jauh dari kata ideal. Minimnya angkutan penunjang dan belum adanya trayek baru yang mengarah langsung ke terminal membuat fasilitas transportasi tersebut terus mengalami sepi aktivitas, baik dari sisi jumlah penumpang maupun geliat ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Terminal Ciledug, Rudi Eko, mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan pengelola terminal untuk menghidupkan kembali fungsi terminal sebagai simpul transportasi dan pusat aktivitas masyarakat.

Namun, langkah tersebut kerap terbentur belum optimalnya dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya dalam menciptakan trayek angkutan baru menuju Terminal Ciledug.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Eko menanggapi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H Daddy Rohanady, terkait kondisi, kinerja, dan tata kelola Terminal Ciledug yang berada di bawah pengelolaan UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Menurut Rudi, pihaknya berkomitmen menjadikan Terminal Ciledug sebagai fasilitas publik yang tidak hanya berfungsi sebagai titik keberangkatan dan kedatangan angkutan antar kota dalam Provinsi Jawa Barat, tetapi juga sebagai ruang aktivitas sosial masyarakat di wilayah Cirebon Timur.

“Kami ingin Terminal Ciledug benar-benar menjadi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya melayani angkutan antar kota dalam provinsi, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan, mulai dari pekerja harian lepas hingga masyarakat umum,” ujarnya, Senin (2/2).

Sebagai bagian dari strategi promosi dan pengenalan fungsi terminal, pengelola juga berencana menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan potensi Terminal Ciledug kepada masyarakat luas.

Untuk mendorong peningkatan aktivitas, pihak terminal membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas di wilayah Cirebon Timur untuk memanfaatkan terminal sebagai lokasi kegiatan atau event tertentu. Seluruh fasilitas pendukung, kata Rudi, akan dikomodir sesuai kebutuhan.

“Kami siap memfasilitasi kegiatan masyarakat agar terminal menjadi lebih hidup. Selain itu, evaluasi pelayanan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta pihak Provinsi Jawa Barat terus kami lakukan,” tambahnya.

Rudi juga mengungkapkan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa jumlah penumpang efektif Terminal Ciledug pada hari biasa hanya berkisar 30 hingga 40 orang per hari.

Sementara pada momen tertentu, seperti musim mudik atau hari besar, jumlah penumpang meningkat menjadi sekitar 70 hingga 80 orang per hari.

“Setiap hari terminal hanya dilayani dua armada bus umum dari perusahaan Primajasa dan Damri, dengan rata-rata penumpang 30 sampai 40 orang,” jelasnya.

Salah satu kendala utama, lanjut Rudi, adalah kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menunggu bus di jalur raya karena dianggap lebih praktis dan sesuai dengan rute perjalanan, dibandingkan harus masuk ke terminal.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan menjadikan Terminal Ciledug sebagai terminal transit, khususnya untuk perjalanan menuju dan dari Jakarta.

“Kita sedang mengevaluasi skema terminal transit agar penumpang lebih tertarik masuk ke terminal, baik untuk arah Jakarta maupun sebaliknya,” katanya.

Rudi menegaskan, Terminal Ciledug merupakan terminal tipe B yang kewenangannya terbatas pada pelayanan angkutan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, seperti trayek menuju Bogor dan Bandung. Sementara angkutan lintas provinsi diarahkan ke terminal tipe A sesuai kebijakan Kementerian Perhubungan.

“Angkutan lintas provinsi tidak diperkenankan berhenti lama di sini, hanya boleh transit meskipun ada penumpang yang naik atau turun,” ujarnya.

Terkait pemberdayaan UMKM yang belum berjalan optimal, Rudi mengakui masih terdapat sejumlah kendala. Di antaranya adalah aturan larangan aktivitas memasak di area terminal guna mencegah risiko kebakaran, serta lokasi kios UMKM yang berada di lantai dua dan dinilai kurang strategis dari sisi usaha.

“Penempatan di lantai dua memang kurang menguntungkan secara bisnis, ditambah adanya pembatasan aktivitas memasak, sehingga pelaku UMKM masih ragu untuk beroperasi,” ungkapnya.

Meski demikian, pengelola terminal telah menyiapkan langkah antisipatif ke depan dengan menata ulang konsep dan penempatan gerai UMKM agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Kami tidak akan memaksakan, tetapi jika ada pelaku UMKM yang berminat, akan kami fasilitasi dan sesuaikan pengaturannya. Tujuannya agar ada peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” pungkas Rudi. (Nawawi)