KAB.CIREBON, (FC).- Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon resmi dibuka sebagai harapan baru bagi ratusan anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, di balik dimulainya program pendidikan tersebut, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya terkait status kepala sekolah dan tenaga pendidik yang hingga kini belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dari pemerintah pusat.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karminah, mengungkapkan dirinya bersama para guru yang saat ini bertugas masih menunggu penerbitan SK dari pemerintah pusat.

Menurutnya, proses pembentukan Sekolah Rakyat berlangsung dalam waktu yang cukup singkat sehingga sejumlah tahapan administrasi harus berjalan secara bersamaan.

“Saya sendiri sampai sekarang belum menerima SK. Baru dinyatakan lulus seleksi, sedangkan informasi yang saya terima SK baru akan terbit sekitar Oktober,” ujar Mimin saat dikonfirmasi, Sabtu (1/8).

Mimin menjelaskan, dirinya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai kepala sekolah. Penunjukan tersebut dilakukan setelah mengikuti rangkaian seleksi nasional yang berlangsung dalam waktu singkat.

Kondisi serupa juga dialami para tenaga pendidik. Guru yang mengajar di Sekolah Rakyat saat ini belum berstatus sebagai guru tetap karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Untuk sementara, tenaga pengajar didatangkan dari sejumlah sekolah di Kabupaten Cirebon, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, dengan status sebagai guru tamu.

“Kebutuhan guru sementara dipenuhi melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Di luar jam pembelajaran, terutama malam hari, siswa juga mendapatkan pendampingan dari wali asrama,” jelasnya.

Selain persoalan administrasi tenaga pendidik, Sekolah Rakyat juga menghadapi tantangan dalam menyiapkan pola pembelajaran. Mimin mengatakan, karakteristik peserta didik cukup beragam karena sebagian memiliki keterbatasan akses pendidikan sebelumnya.

Ia mencontohkan, terdapat siswa berusia sembilan tahun yang baru akan memulai pendidikan kelas 1 SD. Kondisi tersebut membuat metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

“Konsep MPLS di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah formal biasa karena latar belakang anak-anak sangat beragam,” katanya.

Sementara itu, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sebelumnya dijadwalkan pada 31 Juli 2026 akhirnya ditunda menjadi 15 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena kondisi lingkungan sekolah masih dalam tahap penyempurnaan.

Menurut Mimin, aktivitas pembangunan yang masih berlangsung menyebabkan debu dan kondisi lingkungan belum sepenuhnya ideal bagi siswa yang akan tinggal di asrama.

“Kami tidak ingin memaksakan. Kalau anak-anak datang dalam kondisi seperti ini justru bisa sakit atau mengalami ketidaknyamanan. Karena itu kami memilih menunggu sampai lingkungan benar-benar siap,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi membuka Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon melalui kegiatan Open House di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Jumat (31/7).

Sekolah berasrama tersebut menjadi bagian dari program pemerintah pusat untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

Bupati Cirebon, H. Imron, mengatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. “Negara maju tidak hanya menjadi keinginan, tetapi harus didukung sumber daya manusia yang unggul,” kata Imron.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon saat ini menampung 270 siswa yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sebanyak 90 siswa.

Direktur Rehabilitasi Sosial dan Pembangunan Kementerian Sosial, Suratna, mengatakan secara keseluruhan terdapat 429 siswa dari empat daerah yang akan mengikuti pendidikan di sekolah tersebut, yakni Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk membangun masa depan.

“Mereka belajar, mereka tumbuh, mereka bermimpi dan mewujudkannya dari sini. Ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan,” ujarnya.

Ia menegaskan, penundaan MPLS dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas sekolah, termasuk asrama dan sarana pendukung, benar-benar siap digunakan.

Harapan besar terhadap program tersebut juga datang dari orang tua siswa. Salim (50), seorang pemulung yang anaknya diterima di Sekolah Rakyat, mengaku bersyukur karena putranya mendapat kesempatan belajar tanpa terbebani biaya pendidikan.

“Saya sangat senang dan berterima kasih kepada pemerintah. Penghasilan saya sebagai pemulung tidak menentu, bahkan untuk makan sehari-hari saja sering kesulitan,” ungkapnya.

Secara nasional, program Sekolah Rakyat mulai dijalankan di puluhan lokasi sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dan mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Ghofar)