KUNINGAN, (FC).- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan mengungkapkan bahwa dari sekitar 93 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hampir seluruhnya belum memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Hingga kini, dari total 93 mitra SPPG MBG, baru satu yang memiliki kelengkapan administrasi PBG, yakni dapur MBG milik Polres Kuningan,” kata Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna, saat memberikan keterangan kepada Fajar Cirebon, Kamis (16/10).

Putu menjelaskan, keberadaan PBG penting bukan hanya sebagai syarat legalitas bangunan, tetapi juga terkait kenyamanan, keamanan, dan aspek higienitas bagi pengelola dapur MBG.

Melalui penerbitan PBG, petugas teknis dari PUTR dapat melakukan pendampingan langsung saat pembangunan maupun pasca berdirinya bangunan.

“Dengan adanya PBG, pemohon akan mendapat pendampingan dari kami, terutama dalam aspek pengolahan limbah dan sanitasi yang berdampak langsung pada kualitas olahan makanan,” ujarnya.

Ia menegaskan, bangunan yang memiliki PBG memberikan jaminan kenyamanan bagi pemilik dan pengguna bangunan karena telah memenuhi standar teknis dan lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

“Artinya, ketika bangunan sudah punya PBG, aktivitas di dalamnya bisa dilakukan dengan lebih aman dan nyaman,” kata Putu.

Selain itu, menurutnya, kelengkapan administrasi seperti PBG juga dapat mempermudah pemilik bangunan atau mitra MBG dalam mengajukan permodalan ke lembaga keuangan resmi.

“PBG ini bukan hanya soal izin semata, tapi juga bagian dari tata kelola bangunan yang bertanggung jawab. Dengan melengkapi administrasi, pengelola bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari lembaga keuangan dan pihak lain,” pungkasnya.
(Angga/Job)