KOTA CIREBON, (FC).- Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Cirebon sudah diketuk sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pasca disahkan, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio langsung menginstruksikan kepada seluruh jajaran DPRD untuk mulai menjalankan fungsi kontrolnya, khusus untuk mengawal dan mengawasi pencapaian visi misi Kota Cirebon lima tahun kedepan.

“Kemarin dalam Sidang Paripurna sudah RPJMD sudah disahkan menjadi Perda, kami dari sisi DPRD, saya sudah tekankan kepada seluruh ketua komisi 1, 2 dan 3, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi komitmen bersama dalam RPJMD ini. Tujuan kita adalah memastikan visi misi walikota dan wakil walikota berjalan mulus dan terlaksana secara baik,” ungkap Andrie.

Dan Pansus sudah mengundang semua perangkat daerah yang ada, untuk mendengarkan secara langsung apa program prioritas masing-masing dinas dalam rangka mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota yang termuat dalam RPJMD.

“Kami serius menindaklanjuti apa yang dirapatkan di RPJMD, semua dinas sudah memaparkan kepada pansus apa yang akan dilakukan, tujuan dan goals-goalsnya apa saja kedepan,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

Ditegaskannya, saat ini semua daerah tengah sama menyusun dokumen RPJMD, namun tidak semua pansusnya mendetail sampai marathon mengundang semua dinas yang ada, untuk memastikan kesesuaian program kerja di dinas dengan visi misi yang termuat dalam RPJMD.

“Untuk menjadi catatan, bahwa semua Kota dan Kabupaten menyusun RPJMD, tapi sebagian besar mereka tidak memanggil dinas-dinas, dan kemarin kami marathon panggil semua dinas. Semua dibahas, mereka harus memaparkan visi misinya, terutama visi misi pasangan kepala daerah yang dititipkan di dinas tersebut, termasuk PAD,” jelas Andrie, Rabu (6/8).

PAD, kata Andrie, itu menjadi hal utama yang harus terus didorong untuk memastikan keberlangsungan dan progres pencapaian RPJMD berjalan dengan baik.

“PAD jelas, itu harus diutamakan dan didorong terus, seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa PAD penting untuk menjalankan roda pemerintahan, dan memenuhi kebutuhan pemerintahan,” ujar Andrie.

PAD ini menjadi hal yang utama, karena menurut Andrie, ketika RPJMD ini nanti sudah bisa berjalan, maka pasti implikasinya adalah persoalan anggaran.

“Kalau kita punya cita-cita yang besar, pasti butuh anggarannya juga besar, otomatis PAD harus kita terus dorong, yang penting berkeadilan dan tidak membebani masyarakat,” kata Andrie. (Agus)