KAB. CIREBON, (FC).- Penguatan fenomena El Nino menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri.

Ia mendesak pemerintah segera memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Peringatan tersebut disampaikan Rokhmin, Minggu (9/8), menyusul meningkatnya potensi dampak El Nino terhadap kondisi lingkungan, ketersediaan air, dan sektor pertanian.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak El Nino semakin meluas.

Dua ancaman utama yang harus segera diantisipasi adalah meningkatnya risiko karhutla serta terganggunya produksi pangan akibat kekeringan.

“Antisipasi harus dilakukan sejak dini, jangan menunggu dampaknya semakin besar,” tegas Rokhmin.

Ia menyoroti data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mencatat sekitar 5.690 titik panas (hotspot) telah terdeteksi di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.

Kondisi tersebut, kata Rokhmin, harus menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat pencegahan, khususnya di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Ia mendorong pemerintah segera mengambil langkah teknis, termasuk mempertimbangkan penerapan modifikasi cuaca atau hujan buatan di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan parah.

Namun, upaya pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Peran masyarakat juga dinilai sangat penting karena faktor manusia masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran lahan.

Menurut Rokhmin, kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar serta tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat memicu kebakaran saat kondisi lingkungan kering.

“Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pengawasan dan pencegahan karhutla,” ujarnya.

Selain ancaman karhutla, Rokhmin meminta pemerintah memberi perhatian besar terhadap sektor pangan. El Nino berpotensi mengurangi ketersediaan air dan mengganggu pola tanam petani.

Jika tidak ditangani sejak awal, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap produktivitas pertanian dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Rokhmin mengungkapkan, Komisi IV DPR RI sebelumnya telah mengingatkan pemerintah terkait potensi ancaman El Nino dalam Rapat Dengar Pendapat pada Maret lalu.

Namun, ia menilai respons sejumlah kementerian terkait saat itu belum sebanding dengan potensi dampak yang dapat ditimbulkan.

“Terus terang kami di Komisi IV agak menyesalkan gerak pemerintah yang agak lamban. Saya sudah mengingatkan sejak bulan Maret agar segera melakukan antisipasi,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang pengalaman saat Indonesia menghadapi El Nino kuat pada 2015.

Menurutnya, kondisi serupa harus menjadi pelajaran bahwa kebijakan menghadapi bencana iklim tidak boleh dilakukan setelah dampak muncul.

Pemerintah, lanjut Rokhmin, perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta memastikan daerah rawan mendapat penanganan lebih awal.

“Ketika El Nino menguat, seluruh elemen harus bergerak lebih cepat dan berbasis data,” ujarnya.

Ia menegaskan, pencegahan karhutla, perlindungan produksi pangan, pengelolaan sumber daya air, edukasi masyarakat, hingga koordinasi antarinstansi harus berjalan secara terpadu.

Rokhmin mengajak seluruh pihak menghadapi ancaman El Nino dengan kerja cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Menurutnya, El Nino bukan persoalan yang dapat diselesaikan dengan langkah reaktif. Pemerintah harus bergerak sebelum kebakaran meluas, lahan pertanian mengalami kekeringan, dan produksi pangan terganggu.

“Dengan langkah yang cepat, terukur, berbasis data, serta melibatkan masyarakat, dampak El Nino diharapkan dapat ditekan dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” harap Rokhmin. (Nawawi