JAKARTA, (FC).- Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola secara optimal agar mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pengembangan ekonomi biru pun dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mewujudkan keunggulan maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut ditegaskan Guru Besar Kelautan sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, saat menjadi narasumber dalam Workshop Peringatan Hari Maritim Sedunia 2026 (World Maritime Day 2026) di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Salemba, Jakarta, Selasa (20/10).

Dalam pemaparan bertajuk Membangun Keunggulan Maritim Indonesia melalui Ekonomi Biru: Dari Kebijakan Menuju Praktik yang Aman, Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, Rokhmin menyoroti pentingnya mengubah besarnya potensi laut Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indonesia memiliki modal geografis yang besar, dengan sekitar 17.504 pulau, wilayah laut yang mencakup kurang lebih 77 persen dari total wilayah, serta garis pantai sekitar 108.000 kilometer.

“Indonesia memiliki modal alam dan geografis yang sangat besar untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Tantangannya adalah bagaimana mengelola potensi tersebut agar memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rokhmin.

Menurutnya, ekonomi biru tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan usaha.

Konsep tersebut juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri kelautan, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, serta menjaga kelestarian ekosistem laut.

Karena itu, pengembangan sektor kelautan membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan tata kelola yang baik. Berbagai potensi sumber daya laut harus dikelola secara produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Potensi kelautan Indonesia harus kita ubah menjadi keunggulan kompetitif melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan tata kelola yang baik,” tegasnya.

Rokhmin juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi sektor perikanan nasional. Di antaranya keterbatasan teknologi penangkapan, tingginya biaya operasional, persoalan kualitas hasil produksi, serta belum optimalnya fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, modernisasi perikanan tangkap dan budidaya perlu diperkuat. Pengembangan industri pengolahan hasil laut dari hulu hingga hilir juga dinilai penting agar produk perikanan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Menurut Rokhmin, ketergantungan pada penjualan hasil laut dalam bentuk bahan mentah perlu dikurangi melalui penguatan industri pengolahan dan perluasan akses pasar.

“Kita tidak boleh hanya menjual hasil laut sebagai bahan mentah. Industri pengolahan harus diperkuat agar menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan nelayan serta pelaku usaha kelautan,” paparnya.

Selain industri pengolahan, pengembangan ekonomi biru membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, riset dan inovasi, infrastruktur maritim yang memadai, kepastian hukum, serta iklim investasi yang kondusif.

Rokhmin menilai, keterpaduan berbagai aspek tersebut diperlukan agar sektor kelautan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di pasar global.

Dalam pembangunan sektor maritim, Rokhmin turut menekankan pentingnya keselamatan pelayaran dan keamanan wilayah laut. Pertumbuhan ekonomi kelautan harus diiringi pengawasan jalur pelayaran, peningkatan kompetensi awak kapal, serta perlindungan lingkungan laut.

Menurutnya, aktivitas ekonomi yang produktif harus berjalan seiring dengan upaya melindungi keselamatan manusia dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

“Pembangunan maritim harus aman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan laut,” ungkapnya.

Workshop tersebut mengusung tema From Ridu to Indonesia Maritime Excellence dengan semboyan Safety First. Kegiatan dibuka oleh Rektor Unhan RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Anton Nugroho, bersama Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI, Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus.

Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, serta Laksamana TNI Aminuddin Albeek dari Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Diskusi dipandu Bayu Asih Yulianto, dosen Program Studi Keamanan Maritim Unhan RI.

Rokhmin berharap pengembangan ekonomi biru dapat menjadi salah satu penggerak transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pemanfaatan teknologi, inovasi, investasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sektor kelautan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (Nawawi)