KUNINGAN, (FC).- Menghangatnya hubungan Bupati Kuningan H. Acep Purnama dengan Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda menjadi sorotan publik khususnya di Kuningan.

Bahkan, orang nomor dua (Wakil Bupati,-red) di Kabupaten Kuningan, Selasa (15/3) telah mengembalikan fasilitas negara berupa kendaraan dinas ke Setda Kuningan.

Ridho mengaku mengambil sikap itu karena merasa tidak pantas mendapat fasilitas negara. Karena apa yang Ridho ingin lakukan adalah membantu Bupati dalam menyelesaikan persoalan di Kuningan.

“Jadi bukan karena Mutasi kemarin ya, itu mah apa,” jelas Ridho saat ditemui dikantornya, Selasa (16/3).

Selama ini, sebagai Wakil Bupati, Ridho merasa kurang difungsikan untuk membantu Bupati dalam mewujudkan visi misi Kuningan Maju (Makmur, Agamis, dan Pinunjul).

Padahal, kata dia, visi misi tersebut juga menjadi tanggung jawabnya selaku Wakil Bupati, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada yang lalu.

Ridho mencontohkan, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kuningan, Ridho mengaku memiliki hutang moral kepada masyarakat.

Apalagi Kuningan termasuk kabupaten di Jawa Barat yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan akibat pengaruh pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian.

“Saya sudah minta kepada Bappeda dari setahun yang lalu program penanggulangan kemiskinan, yang sudah menjadi ranah saya aja tidak dibahas. Gak didelegasikan, itu sudah menjadi kewenangan saya loh, tapi tetap tidak diberikan tanggung jawab untuk membantu beliau (Bupati,-red) menanggulangi kemiskinan, tetap yang disuruhnya kepala Bappeda lagi, padahal kepala Bappeda itu sekertaris tim TKPK,” lanjut Ridho

Ridho menegaskan, sebelum ada Program Sapa Warga, dirinya sudah menyampaikan sudah punya tim TKPK di tingkat kecamatan, kenapa harus repot datang ke desa-desa lagi, kalau untuk sekedar melakukan pendataan.

“Suruh aja mereka kalau hanya sekedar mendata dan lain-lain, jadi tidak membuat kerumunan. Padahal kita sedang PPKM, ngapain kita bikin acara begitu (Sapa Warga), kita yang bikin aturannya, kita juga yang melanggar, kenapa tidak suruh aja Sekmat sebagai ketua TKPK Kecamatan yang jalan ke desa-desa, kasih anggarannya, kasih operasionalnya,” cetus Ridho.

Hal tersebut, menurutnya akan memudahkan untuk melakukan menganalisa dalam menentukan program penanggulangan kemiskinan

“Nanti serahkan ke saya datanya, nanti saya akan bawa ke tim Bappeda, nanti undang dinas teknis yang ada hubungannya dengan kemiskinan, setelah itu saya akan laporan ke Bupati, ini hasilnya tinggal dialokasikan, kegiatannya ini, anggarannya sekian. Jangan TKPK yang dikasih anggaran, tapi anggaran itu dikasih ke dinas-dinas terkait penangulangan kemiskinan melalui tim perumus dari tim penanggulangan kemiskinan,” lanjutnya

Jadi nantinya, menurut Ridho data dikumpulkan, bisa dilakukan rapat teknis untuk menentukan program dan alokasi anggaran ke dinas-dinas tersebut.

“Ke dinas pertanian sekian, arahnya ini, ke dinas ini sekian, arahnya ini, tapi bukan bagi-bagi sembako ya, jangan salah, kalau sekarang kita turun untuk mencari data by name by address, arahnya bagi-bagi sembako lagi. Kalau saya bukan itu programnya, tim penangulangan kemiskinan itu memberikan programnya, dan per kasus per wilayah pasti beda-beda,” beber Ridho.

Saat ditanya berapa anggaran yang dikelolanya sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)?, dengan tersenyum Wabup mengaku hanya bermodal semangat.

“Alhamdulillah, selama ini modal kita hanya semangat, saya jalan selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ke masyarakat tanpa anggaran,” pungkasnya. (Bambang)