KOTA CIREBON , (FC).- Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk-Citanduy didorong tidak berhenti pada kegiatan penanaman pohon.

Pemulihan harus dilakukan secara terpadu dari kawasan hulu hingga hilir dengan memadukan rehabilitasi vegetasi, konservasi tanah dan air, pembangunan infrastruktur konservasi serta penguatan ekonomi masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 2026 di Aula PPN Kejawanan, Kota Cirebon, Minggu (6/9).

Kegiatan yang diikuti sekitar 140 peserta dari kelompok pengelola hutan dan lahan di Cirebon dan Indramayu tersebut menghadirkan Kepala BPDAS Cimanuk Citanduy Umar Nasir dan Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS sebagai pemateri.

Kepala BPDAS Cimanuk Citanduy Umar Nasir mengatakan, RHL memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi DAS sekaligus menghadapi persoalan banjir, erosi, sedimentasi, kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air.

Menurutnya, persoalan DAS tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak penanaman pohon.

Pengelolaan tata air harus dilakukan dengan prinsip menahan, memperlambat dan meresapkan air ke dalam tanah.

“RHL bukan sekadar penghijauan, tetapi menjaga DAS secara terpadu,” ungkapnya.

Upaya tersebut menurut Umar, dilakukan melalui pendekatan vegetatif seperti agroforestri, hutan rakyat, penghijauan, reboisasi hingga penanaman mangrove. Pendekatan itu kemudian diperkuat dengan sarana konservasi tanah dan air, antara lain dam penahan, gully plug, sumur resapan dan teras.

Infrastruktur konservasi tersebut berfungsi mengendalikan limpasan air, erosi dan sedimentasi sekaligus meningkatkan kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air.

“Vegetasi harus diperkuat dengan konservasi tanah dan air,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, BPDAS Cimanuk Citanduy juga mendorong program bibit produktif. Tanaman tahunan yang dikembangkan diharapkan tidak hanya memperkuat tutupan lahan, tetapi juga memberikan hasil hutan bukan kayu dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pengadaan bibit produktif dapat diakses masyarakat, kelompok masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan maupun organisasi masyarakat sesuai ketentuan program. Kuotanya mencapai 50 batang per orang atau 1.500 batang per kelompok.

Sementara melalui aspirasi Prof. Rokhmin Dahuri, direncanakan pengadaan sekitar 15.000 batang bibit produktif untuk mendukung penghijauan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

“Penghijauan harus memberi manfaat ekologis dan ekonomi,” terang Uamar.

Umar menilai, manfaat ekonomi penting agar masyarakat memiliki dorongan untuk merawat tanaman dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Penguatan masyarakat juga dilakukan melalui program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Program ini mendorong masyarakat memproduksi bibit tanaman hutan maupun tanaman hasil hutan bukan kayu secara mandiri.

Selain mendukung kebutuhan bibit untuk rehabilitasi, KBR diharapkan menjadi sarana pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Untuk mendukung aspirasi Prof. Rokhmin Dahuri, direncanakan pembangunan delapan unit KBR.

“Masyarakat harus menjadi pelaku utama pemulihan lingkungan.”pintanya.

Umar juga menekankan pentingnya sarana konservasi air, salah satunya sumur resapan. Infrastruktur tersebut dapat mengurangi limpasan dan genangan, meningkatkan cadangan air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi serta membantu mengendalikan intrusi air laut dan dampak penurunan muka tanah.

Sementara dam penahan berfungsi memperlambat aliran air dan menahan sedimentasi dari wilayah hulu. Adapun gully plug digunakan untuk mengendalikan parit atau jurang akibat gerusan air.

Pendekatan ekohidrolika juga diperlukan dalam pengelolaan DAS dengan memadukan konstruksi sipil dan vegetasi untuk memperkuat tebing sungai maupun danau tanpa menghilangkan fungsi ekologis kawasan.

Masyarakat juga diperkenalkan dengan Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) sebagai upaya menangkap, menampung dan memanfaatkan air hujan sekaligus meningkatkan resapan.

“Air harus ditahan, dihambat, diresapkan dan dimanfaatkan,”jelasnya.

Sementara itu, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa pengelolaan DAS Cimanuk-Citanduy membutuhkan perubahan paradigma. Pemulihan tidak boleh dilakukan secara parsial, tetapi harus melihat keterkaitan kawasan hulu, tengah, hilir hingga pesisir.

Berbagai persoalan seperti lahan kritis, deforestasi, alih fungsi hutan, erosi, sedimentasi, pencemaran serta keterbatasan infrastruktur konservasi harus ditangani dalam satu kerangka pengelolaan yang terintegrasi.

“Pemulihan DAS harus dilakukan terpadu dari hulu sampai hilir,”ujarnya.

Rokhmin juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, pengelola kawasan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki sasaran pemulihan yang jelas, terukur serta berkelanjutan.

“Tidak bisa satu pihak bekerja sendiri; DAS membutuhkan kolaborasi.”terangnya.

Rokhmin menambahkan, RHL harus memberikan manfaat ekologis sekaligus sosial-ekonomi. Pengembangan agroforestri, tanaman produktif, konservasi tanah dan air serta penguatan kelembagaan masyarakat perlu disesuaikan dengan karakter wilayah hulu, tengah, hilir dan pesisir.

“Lingkungan pulih, ekonomi masyarakat juga harus tumbuh.”harapnya.

Melalui Bimtek RHL 2026, pengelolaan DAS Cimanuk-Citanduy diharapkan berkembang dari sekadar gerakan menanam pohon menjadi gerakan bersama untuk memperbaiki tata air, mencegah degradasi lahan, mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan vegetatif, konservasi tanah dan air, infrastruktur resapan, ekohidrolika, pemanenan air hujan dan penguatan kelembagaan masyarakat menjadi bagian penting untuk mewujudkan DAS Cimanuk-Citanduy yang sehat, produktif dan berkelanjutan.(Nawawi)