KAB. CIREBON, (FC).- Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP Kabupaten Cirebon itu kembali menggelar razia masker fase ketiga atau fase penegakan dengan sanksi berat.

Razia masker tersebut digelar di dua tempat berbeda, yakni di Jalan R Dewi Sartika Kelurahan Tukmudal dan Jalan Raya Pangeran Cakrabuana Kelurahan Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (15/9).


Satu persatu warga yang kedapatan tidak mengenakan masker dan tidak membawa masker sama sekali diberikan sanksi berat berupa denda Rp100 ribu.

Sedangkan yang membawa masker namun tak digunakan, ada yang diberikan sanksi sosial dengan membersihkan sampah, dan ada juga yang dilakukan penahanan kartu identitasnya.

Salah satunya termasuk yang terpantau kamera dua orang pegawai asal perkantoran Kabupaten Cirebon kedapatan tidak mengenakan masker.

Sekretaris Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono menyampaikan, pemberian sanksi denda tersebut dilakukan di tempat dengan menghadirkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cirebon di lokasi razia.

“Jenis sanksinya variatif, sanksi itu dikonsultasikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan hakim,” kata Dadang usai pelaksanaan razia.

Baca Juga: Puluhan Warga Terjaring Razia Masker di Area Publik

Dari 129 pelanggar yang terjaring dalam razia di dua lokasi tersebut, lanjut Dadang, sebanyak 108 pelanggar diberi sanksi sosial, 8 pelanggar diberi sanksi lisan, 3 pelanggar diberi sanksi tertulis dan 10 pelanggar diberi sanksi denda Rp 100 ribu.

“Ini sesuai pergub nomor 60 tahun 2020 dan Perbup Cirebon nomor 53 tahun 2020. Besaran dendanya Rp 100 ribu,” jelas Dadang.

Plt Kabid Tibumtranmas menambahkan, pemberian sanksi dari teguran lisan hingga sanksi denda itu, berdasarkan beberapa pertimbangan yang dilakukan PPNS dengan Hakim.

“Sanksi sosial itu ketika yang bersangkutan memakai masker tapi posisinya tidak benar, misalnya didagu. Atau membawa masker tapi tidak dipakai. Kalau denda administratif (denda) itu bagi yang sama sekali tidak membawa masker,” terangnya.

Bagi pelanggar yang diberi sanksi denda, lanjut Dadang, petugas memberikan opsi pembayaran denda tersebut antara menyetorkannya sendiri ke bank yang sudah ditunjuk atau menitipkannya kepada petugas.

“Jika dititipkan ke petugas, nanti akan kita setorkan ke kas daerah,” kata Dadang.

Ia menambakan, dari hasil pantauan tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di lokasi, mayoritas warga sebenarnya sudah membawa masker. Hanya saja, terkadang mereka tidak memakainya dan lebih memilih disimpan di jok motor atau saku baju dan celana.

“Program ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sampai tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker atau protokol kesehatan tinggi. Seperti ketika kita razia itu targetnya nol pelanggar,” tukasnya. (Ghofar)

Baca Juga: Sosialisasi AKB Sektor Transportasi, Petugas Gabungan Lakukan Razia Masker