MAJALENGKA, (FC).- Puluhan warga Desa Beusi Kecamatan Ligung pada Rabu pagi (27/5) mendatangi kantor desa setempat.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan data para penerima bantuan dari pemerintah baik bantuan dari pusat, provinsi maupun dari BLT Dana Desa.

Puluhan warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini diterima langsung oleh Kades Beusi Uus Usman. Turut hadir pada pertemuan itu Camat Ligung H.Maman Komarudin, Danramil Kapten Sugito dan Kapolsek Iptu Umang Suwarsa.

Dalam dialog tersebut, warga meminta agar pihak pemdes harus transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait nama nama para penerima bantuan, baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi ataupun dari Dana Desa seperti BLT DD.

“Atas nama masyarakat kami minta pemdes transparan terkait para penerima bantuan. Jangan sampai yang sudah mendapatkan bantuan dari salah satu program tapi menerima juga di progran bantuan yang lainnya,” ujar perwakilan warga yang bernama Agus Bagus.

Lebih dijelaskannya lagi, dirinya mendapatkan informasi bahwa di beberapa RT di Desa Beusi ini ada warga yang menerima bantuan dari program PKH atau pemerima BPNT juga masih mendapatkan bantuan dari Pintu bantuan yang lain baik dari kemensos, bangub ataupun dari BLT DD.

“Kami minta pemdes harus segara memverifikasi kembali data penerima bantuan, sehingga semua warga miskin di Desa Beusi semuanya merasakan bantuan akibat adanya pandemi covid 19,” pungkas Agus.

Menanggapi tuntutan masyarakat, Kades Beusi Uus Usman didampingi Ketua BPD Cecep Budiman, secepatnya akan mendata ulang para penerima bantuan. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda.

“Trimakasih atas masukan dari semua pihak, pemdes akan segera mendata kembali nama-nama penerima bantuan, sehingga jangan sampai ada yang double menerima bantuan.

Dan bagi warga yang layak menerima bantuan dan sampai saat ini belum menerima, masih ada beberapa pintu bantuan yang lainnya, mudah mudahan saja bisa terkaper,” ujar Kades Uus.

Di tempat yang sama, Camat Ligung H.Maman Komarudin menyambut baik informasi yang disampaikan warga, sehingga pihaknya jadi tahu akar permasalahan yang diinginkan mereka.

Masyarakat berhak dan di perbolehkan serta wajib tahu terkait data para penerima bantuan khususnya bantuan dampak dari adanya pandemi covid 19, sehingga kepenasaran warga ini tersalurkan dengan adanya penyampaian aspirasi seperti saat ini.

“Kami mengapresiasi kedatangan masyarakat ke kantor desa, karena tujuannya memang baik yakni meminta ketransparanan pihak desa terkait para penerima bantuan khususnya penerima BLT DD,” ujar Camat Maman.

Kedepannya, kata Camat Maman, pihak pemdes bersama unsur terkait mendata ulang. Andai diketemukan ada yang double menerima bantuan, maka secepatnya ditarik dan dialihkan kepada warga lain yang berhak menerimanya.

Sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi kecemburuan sosial di mata masyarakat akibat salah data penerima. (Munadi).