Puluhan Pedagang Pasar Jungjang dan Projo Kabupaten Cirebon Duduki Kantor Bupati Cirebon
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KAB. CIREBON, (FC).- Puluhan massa yang tediri dari pedagang Pasar Jungjang dan DPC Projo Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (9/11).
Dalam aksinya mereka meminta kepada pihak pengembang dan pemerintah desa untuk bisa musyawarah untuk menentukan harga sewa.
Koordinator aksi, Khaerudinsyah menjelaskan Pasar Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon seolah-olah milik Pemerintah Desa ataupun Kuwu Desa Jungjang dan pengembang pasar.
Karena segala sesuatu keluhan para pedagang mengenai permasalahan harga sewa los, kios dan lemprakan yang sangat mahal berkisar mulai dari Rp16 jutaan untuk ukuran lemprakan yang kurang lebih ukuran hanya 1,5 meter sampai dengan harga Rp400 juta.
“Pemerintah Desa Jungjang seolah-olah tidak bisa berbicara ketika pedagang mengadu terkait permasalahan harga, mereka tidak kuasa untuk menuruti PT. Dumib selaku pengembang untuk penetapan harga terserah mereka,” kata Khaerudinsyah.
Pihak pengembang, sambung dia, memungut uang kepada pedagang dengan dalih booking fee, padahal dalam perjanjian kerjasama antara pemdes Jungjang dan PT Dumib dijelaskannya berbunyi segala pembiayaan terkait pembangunan pasar desa jungjang ditanggung oleh Direktur PT Dumib.
“Pedagang pun lapor terkait booking fee tersebut ke pihak kepolisian dengan dugaan pungutan liar, apa mau dikata kasus tersebut sampai sekarang belum jelas muaranya seperti apa,” ungkap Khaerudinsyah.
Saat ini pun pedagang pasar pun merasa resah, pasalnya terdapat salah satu oknum perangkat desa yang secara sengaja menggembok pasar.
“Kami minta usut tuntas Bahrun selaku aparat desa dan Kapolsek Arjawinangun terkait pernyataannya, kalau Bahrun yang disuruh oleh Kapolsek untuk melakukan penggembokan dan woro-woro di Pasar Desa Jungjang, karena hal tersebut kami tegaskan bukan tupoksi dari Kepolisian,” ujar Khaerudinsyah.
Kemudian, lanjutnya, melihat tingkah Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang seakan-akan membela kepentingan pedagang, tetapi ujung-ujungnya sama yaitu tidak mampu membela kepentingan para pedagang kecil.
Ada lagi seorang anggota DPRD yang dengan gagah melaporkan oknum yang mencemarkan nama dirinya dan institusi DPRD Kabupaten Cirebon dengan dugaan penyuapan.
“Tetapi apa yang terjadi, pelaporan tersebut entah ujungnya hilang kemana. Ditambah kejadian yang terakhir ada Oknum dari LPM Desa Jungjang yang dengan berani melakukan penggembokan pasar desa jungjang, walaupun tidak ada surat tugas untuk melakukan hal tersebut dan katanya disuruh oleh Kapolsek,” tandasnya. (Ghofar)








Tinggalkan Balasan