KAB. CIREBON, (FC).- Pernyataan Ketua Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno yang mengatakan tidak pernah mendapatkan keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait soal kualitas dan kuantitas BPNT yang diterima, disesalkan DPC Projo Kabupaten Cirebon.

Ketua DPC Projo Kabupaten Cirebon, Kuni Bukhori menilai Rahmat terlalu menganggap enteng persoalan penyaluran BPNT yang sudah lama semakin semrawut.

Dikatakannya, Rahmat seharusnya tidak berbicara demikan. Pasalnya, sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait persoalan kualitas bantuan yang diterimanya.

“Loh kok bisa Ketua Tim Koordinasi bilang begitu, itukan sudah jelas di beberapa media baik cetak maupun berita online. Banyak juga tuh yang berkeluh kesah di media sosial,” katanya kepada FC, Selasa (24/11).

Kuni menganggap, Ketua Tim Koordinasi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ini telah melakukan pembiaran.

Menurutnya, Rahmat dengan sangat mudahnya berbicara seperti itu. Dirinya justru mempertanyakan terkait dengan koordinasi yang terjalin antara Tim Koordinasi Kabupaten dan juga Tim Koordinasi Kecamatan serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Ini koordinasinya dengan pihak Tikor Kecamatan, TKSK ataupun Dinas Sosial itu bagaimana, kok bisa Rahmat ngomong seperti itu,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Kuni, Tim Koordinasi memberikan respon sebelum persoalan BPNT carut marut. Pengawasan terhadap jajarannya, semestinya dilakukan sedini mungkin, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut.

“Kemarin itu kemana saja, pengawasannya bagaimana, kok sekarang baru ada reaksi. Seharusnya ada langkah antisipasi terlebih dahulu, bukannya menunggu permasalahan ini jadi ramai,” tuturnya.

Masih dikatakan Kuni, pernyataan Rahmat Sutrisno telah melukai perasaan masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya bagi para Penerima Manfaat BPNT yang sudah lama merasa dirugikan.

“Kalau Rahmat tidak bisa kerja lebih baik mundur saja. Kami juga minta kepada Bupati Cirebon agar mengevaluasi kerja TKSK. Apabila memang ada TKSK yang tidak bisa kerja, jadi ganti yang baru yang lebih profesional,” tandas Kuni. (Muslimin)

Baca Juga: Projo Kabupaten Cirebon Tolak Ayu Sebagai Wabup Cirebon