Polemik THR, Disnakertrans Minta Pengusaha dan Pekerja Lakukan Komunikasi
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KAB. CIREBON, (FC).- Munculnya surat edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi polemik. Pasalnya, dianggap merugikan pekerja.
Menyikapi hal tersebut Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Erry Ahmad Husaeri meminta adanya kemunikasi dengan pihak perusahaan dan pekerja. Dan Tidak bisa dilakukan sepihak karena terkait THR menjadi hak para pekerja diluar dari upah.
“Kondisi Covid-19 tidak bisa dipungkiri membuat perusahaan juga merasa berat. Keluarlah SE Menteri Ketenagakerjaan yang baru, 6 Mei lalu. Tetapi harus ada komunikasi, ada pembahasan. Tidak bisa sepihak ucap Erry kepada FC saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (13/5).
Ketentuannya dalam pembahasan mengharuskan adanya kesepakatan. Kalau sudah ada, keterlibatan buruh harus ada didalamnya. Meski begitu, Erry tidak bisa menegaskan kalau kebijakan yang telah diambil melanggar hukum.
“Kalau soal itu, ya harus ada proses lanjutan. Permasalahannya tidak bisa kita lihat sepihak. Kita harus memediasi,” ucapnya.
Makanya, Disnakertrans Kabupaten Cirebon kini telah membuka layanan Posko Pengaduan THR.
“Kita sudah siapkan posko pengaduan di Krucuk,” kata dia.
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Cirebon memberikan tanggapan, wacana pemberian THR yang tercantum dalam surat edaran telah merugikan pekerja. Dan akan melakukan proses hukum. Yakni mem-PTUN-kannya.
Menanggapi hal itu, lagi-lagi Erry menegaskan tidak bisa melihat persoalannya dari satu sudut pandang saja.
“Disatu sisi, kondisi perusahaan juga terdampak. Tidak memungkinkan untuk mengeluarkan THR. Makanya perlu adanya kesepakatan. Kalau ada, pembahasan tentang keberatan perusahaan bisa dibicarakan dengan buruh atau pekerja,” pungkasnya. (Suhanan)








Tinggalkan Balasan