Perbaikan Struktur Basement Menjadi Tahap Awal Renovasi Gedung Setda
KOTA CIREBON, (FC).- Perbaikan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon mulai dikerjakan setelah aktivitas pemerintahan di gedung tersebut beralih ke Grage City Hub (GCH).
Pekerjaan tahap awal tahun ini diarahkan pada penguatan struktur bangunan, khususnya bagian basement. Langkah tersebut menjadi prioritas karena waktu pelaksanaan yang tersedia hingga akhir tahun cukup terbatas.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan perbaikan Gedung Setda Kota Cirebon dilaksanakan oleh CV. Satria Persada Kencana dengan nilai kontrak mencapai Rp3.548.000.167. Pelaksanaan proyek ditargetkan berlangsung selama 110 hari.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman mengatakan proses pekerjaan sudah mulai berjalan setelah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat melakukan pengecekan lapangan pada pekan sebelumnya.
Menurut Iing, penguatan basement menjadi bagian penting dalam tahapan awal rehabilitasi gedung. Untuk memperkuat struktur utama bangunan, pekerjaan akan menggunakan metode jacketing, yakni teknik penguatan dengan memberikan tambahan pada elemen struktur yang sudah ada.
“Untuk tahap sekarang kami prioritaskan bagian basement. Penguatan struktur menjadi pekerjaan utama karena bagian ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian gedung lainnya,” kata Iing, Jumat (18/9).
Ia menjelaskan, penggunaan metode jacketing merupakan bagian dari konsep teknis penguatan struktur bangunan. Dengan metode tersebut, elemen struktur lama diperkuat sehingga memiliki kemampuan menahan beban yang lebih baik.
“Konsep penguatannya menggunakan jacketing. Jadi tahapan dasarnya dimulai dari basement terlebih dahulu, kemudian nantinya dapat dilanjutkan ke bagian gedung yang lain,” ujarnya.
Iing menargetkan pekerjaan tahap pertama tersebut dapat dirampungkan hingga penghujung 2026. Dengan waktu pengerjaan yang terbatas, pemerintah memprioritaskan bagian yang dianggap paling mendasar dalam proses rehabilitasi.
“Target kami sampai akhir tahun, pekerjaan basement sudah tuntas. Untuk bagian lainnya akan mengikuti tahapan dan kebijakan anggaran berikutnya,” jelas Iing.
Sebelumnya, muncul informasi mengenai kebutuhan anggaran perbaikan Gedung Setda yang mencapai sekitar Rp15 miliar. Namun, untuk pekerjaan tahap awal yang dilaksanakan tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar.
Iing menyebut besaran anggaran tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan basement. Sementara sisa kebutuhan untuk penguatan dan perbaikan bagian gedung lainnya akan dibahas kembali dalam penganggaran tahun berikutnya.
“Anggaran yang tersedia tahun ini memang untuk pekerjaan basement. Setelah dihitung kebutuhan pekerjaannya, nilainya sekitar Rp3,5 miliar. Untuk tahapan berikutnya akan kami usulkan kembali pada pembahasan anggaran 2027,” jelasnya.
Seluruh proses rehabilitasi Gedung Setda tersebut berada dalam penanganan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan pekerjaan. Pemerintah Kota Cirebon dalam skema tersebut berperan sebagai penerima manfaat dari bangunan yang nantinya kembali digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.
Iing mengatakan, Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati berharap proses rehabilitasi dapat berjalan secara bertahap hingga seluruh kebutuhan perbaikan gedung terpenuhi.
“Pemkot berada pada posisi sebagai penerima manfaat. Untuk pekerjaan dan pembiayaannya menjadi kewenangan provinsi, sehingga pelaksanaannya memang mengikuti kemampuan serta kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Karena rehabilitasi dilakukan secara bertahap, penyelesaian seluruh bagian Gedung Setda diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Setelah basement selesai, penguatan bagian lantai lainnya akan kembali disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada 2027.
‘Untuk lantai satu belum masuk pekerjaan tahun ini karena waktunya tidak memungkinkan. Nanti kami siapkan pengajuannya untuk tahun 2027 dan mengikuti keputusan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkas Iing. (Agus)








Tinggalkan Balasan