KAB. CIREBON, (FC).- Industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, menjadi salah satu sektor usaha yang menopang perekonomian masyarakat.

Namun, di balik geliat industri yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut, persoalan pengelolaan limbah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Para perajin mengakui aktivitas produksi batu alam menghasilkan limbah yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan.

Kendati demikian, mereka menegaskan telah berupaya melakukan pengelolaan secara mandiri dan berharap pemerintah memberikan pendampingan teknis agar sistem pengolahan limbah dapat berjalan lebih baik.

Salah seorang perajin batu alam, Dodi, mengatakan industri batu alam di Dukupuntang mayoritas merupakan usaha rumahan yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurutnya, persoalan limbah bukan hal baru dan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pelaku usaha.

“Memang usaha kami menghasilkan limbah. Namun persoalan limbah ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang belum sepenuhnya teratasi,” ujar Dodi kepada Fajar Cirebon, Minggu (23/8).

Menurutnya, para perajin yang tergabung dalam Paguyuban Pengrajin Batu Alam Cirebon terus berupaya mengurangi dampak lingkungan dengan membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara bertahap.

Saat ini, kata Dodi, lebih dari separuh perajin telah memiliki fasilitas IPAL sederhana yang dibangun secara swadaya. Sistem tersebut dilakukan dengan mengalirkan limbah cair ke sejumlah kolam penampungan sebelum dialirkan kembali ke saluran air.

“Air limbah masuk ke kolam pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Di kolam awal, endapan limbah akan mengumpul dan secara berkala kami keruk. Setelah melewati beberapa kolam, kondisi air menjadi lebih bersih,” jelasnya.

Namun, ia mengakui sistem pengolahan yang diterapkan masih berdasarkan pengalaman para pengrajin. Karena itu, pihaknya membutuhkan pendampingan dari instansi terkait agar pengelolaan limbah dapat sesuai dengan standar lingkungan.

“Kami selama ini melakukan pengelolaan berdasarkan yang kami ketahui. Belum ada pendampingan teknis secara khusus dari dinas terkait,” katanya.

Dodi menjelaskan, industri batu alam di Kabupaten Cirebon memiliki peran besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan perkiraan, terdapat sekitar 400 unit usaha batu alam yang tersebar di wilayah tersebut.

Dari sektor ini, sekitar 23 ribu orang disebut menggantungkan mata pencaharian, baik sebagai pekerja langsung maupun sektor pendukung lainnya.

“Kalau dihitung secara keseluruhan, sekitar 23 ribu orang menggantungkan hidup dari industri batu alam ini,” ujarnya.

Ia menyebutkan, rata-rata satu unit usaha batu alam mampu mempekerjakan sedikitnya 15 orang. Kondisi tersebut menjadikan industri batu alam tidak hanya sebagai kegiatan produksi, tetapi juga penggerak ekonomi masyarakat sekitar.

“Di satu sisi memang ada dampak limbah yang harus kami benahi. Tapi di sisi lain, industri ini juga menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Dodi, berkembangnya industri batu alam turut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan pendapatan masyarakat ikut mendorong tumbuhnya berbagai usaha kecil dan aktivitas perdagangan di sekitar kawasan industri.

Karena itu, para perajin berharap pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan terhadap persoalan limbah, tetapi juga hadir memberikan solusi melalui pembinaan dan pendampingan.

“Kami siap menerima arahan, pembinaan, dan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah. Kami bukan perusahaan besar, melainkan UMKM dan home industry yang memiliki keterbatasan,” tuturnya.

Dodi juga meminta agar persoalan pencemaran lingkungan tidak sepenuhnya diarahkan kepada perajin batu alam.

Menurutnya, aliran sungai yang tercemar juga dipengaruhi oleh aktivitas lain, termasuk sejumlah pengrajin batu alam di wilayah hulu seperti Desa Lengkong, Kabupaten Majalengka.

Ia menegaskan, para perajin Dukupuntang memiliki komitmen untuk memperbaiki tata kelola limbah, namun membutuhkan dukungan pemerintah agar upaya tersebut lebih maksimal.

“Kami siap mengelola limbah dengan lebih baik. Yang kami butuhkan adalah bimbingan dan pendampingan agar usaha tetap berjalan, masyarakat tetap bekerja, dan lingkungan juga tetap terjaga,” pungkasnya. (Johan)