GUNUNGJATI, (FC).- Puluhan orang penyandang disabilitas yang tergabung dengan Koalisi Masyarakat Tertindas (Komat)  Kabupaten Indramayu mendatangi Kantor Pertamina EP Asset 3 yang berlokasi di Jalan Raya Klayan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. 

Kedatangan mereka bermaksud untuk menyampaikan tuntutan kepada PT. Pertamina atas tidak diberikannya pemanfaatan lahan kosong yang mana lahan tersebut berada diatas lahan Pertamina yang menjadi aset Pertamina. 

Mereka menuding, pihak Pertamina telah bersikap arogan dan juga berlaku diskriminasi terhadap kaum penyandang disabilitas.

Mereka yang mengaku sebagai warga asli Kabupaten Indramayu merasa, Pertamina hanya melakukan eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indramayu khususnya Migas. 

Ketimpangan sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat asli Kabupaten Indramayu merupakan sebuah bukti ketidak pedulian dari Pertamina. Sementara kekayaan alam yang dimiliki Indramayu sepenuhnya dikuasai oleh Pertamina.

Hal tersebut diungkapkan oleh Alip selaku Koordinator Umum Komat saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT. Pertamina EP Asset 3, Rabu (26/2).

Alip mengatakan, pihaknya sudah dengan secara sopan dan santun meminta izin memanfaatkan lahan yang tidak terpakai untuk dikelola oleh para penyandang disabilitas.

Namun dengan penuh “congkak”, pihak Pertamina menolak ijin tersebut dengan alasan standar operasional prosedur (SOP). Sementara banyak berdiri bangunan permanen dan semi permanen diatas lahan tersebut tapi dibiarkan oleh Pertamina. 

“Penyandang disabilitas juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menyalurkan potensinya, dimana telah diamanatkan didalam UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ujar Alip kepada FC usai melakukan dialog dengan pihak Pertamina. 

Alip menambahkan, pihaknya merasa diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas sangat terasa dengan tidak adanya kepedulian Pertamina terhadap mereka.

Penduduk asli yang seharusnya menikmati hasil dari kekayaan alam di wilayahnya, tapi ini berbanding terbalik dengan karyawan Pertamina yang notabene bukan merupakan warga asli Indramayu. 

“Kami hanya minta keadilan dari Pertamina, kami ini kan warga pribumi asli tapi kenapa kami juga tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam kami,” tandas Alip. 

Ditempat yang sama, Didi selaku Pembina Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Indramayu mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini meminta kebijakan dari Pertamina.

Karena jika memang para penyandang disabilitas tidak diberikan ijin untuk mengelola lahan yang ada, tapi kenapa masih banyak masyarakat yang lain yang juga memanfaatkan lahan yang sama. 

“Banyak juga kok tambak-tambak yang digunakan oleh warga yang lain selama belasan tahun, tapi tidak ada teguran dari Pertamina. Tapi kenapa kami kaum disabilitas yang tidak diperbolehkan padahal kami meminta ijin secara sopan,” katanya. 

Atas hal itu, para demonstran menyampaikan 3 tuntutan kepada PT. Pertamina. 

1. Meminta pihak PT. Pertamina EP Asset 3 untuk menjabarkan secara terbuka SOP Safety jalur pipa terhadap lingkungan.

2. Meminta pihak PT. Pertamina EP Asset 3 untuk memberikan ijin pemanfaatan lahan untuk kaum disabilitas. 

3. Keluarkan karyawan dari wilayah kerja PT. Pertamina EP Asset 3 yang bersikap diskriminasi serta arogan terhadap kaum marginal. 

Apabila langkah mereka tidak juga dipenuhi oleh PT. Pertamina, maka pihaknya akan menembuskan hal ini kepada Kementrian terkait bahkan sampai ke Presiden.

PT. Pertamina yang diwakili oleh Asmen Legal Relation Field Jatibarang, Ery Ridwan yang menemui demonstran mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan terkait pengelolaan lahan tersebut.

Untuk itu Pertamina menyarankan agar masyarakat meminta ijin secara prosedural kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 

“Itu kan resikonya sangat tinggi apabila lahan itu dipakai, jadi kalau kami menyarankan agar mereka berijin ke Menteri Keuangan,” tutur Ery. 

Dari pertemuan antara pihak demonstran dan PT. Pertamina masih belum menemukan titik temu. Rencananya, pihak demonstran akan melanjutkan ke Dirut Pertamina dan juga Komisaris Pertamina. (Muslimin)