Pengusaha Jangan Beralasan Tidak Mampu Naikan UMK
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KAB. CIREBON, (FC).- Setelah Walikota Cirebon Nashrudin Azis bertemu dengan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pada Jumat (13/11) pekan kemarin, Dewan Pengupahan Kota (Depeko) berencana kembali membahas kenaikan Upah Minimum Kota UMK Kota Cirebon.
Atas hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN M Fahrozi menyambut baik rencana itu.
Pasalnya, kenaikan UMK untuk tahun 2021 yang hanya 1,4 persen atau Rp32 ribu, dinilai sangat tidak manusiawi dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup para pekerja atau buruh saat ini dan tahun depan.
Dikatakannya, perbandingan kenaikan UMK di Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon dan Majalengka hampir tiga kali lipat, yakni sebesar 3,3 persen.
Padahal menurutnya, Kota Cirebon merupakan kota perdagangan dan jasa yang merupakan tujuan utama investasi di Jawa Barat bagian timur.
“Masa kita naik cuman 1,4 persen sementara wilayah tetangga naiknya lebih dari itu. Sementara kita memiliki banyak pengusaha perdagangan dan jasa, dengan buruh atau pekerja yang relatif tidak banyak,” jelasnya kepada FC, Minggu (15/11).
Fahrozi yang juga masih menjabat Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cirebon ini mengingatkan, agar para pengusaha tidak mencari alasan untuk tidak kembali menaikkan UMK.
Diakuinya, memang ada beberapa pengusaha yang kesulitan pada pandemi Covid-19 ini. Namun pada masa pemulihan ekonomi ini diyakininya mereka sudah bisa beroperasi lagi.
Bila merasa keberatan akan kenaikan UMK, bisa mengajukannya ke Disnaker. Apa yang menjadi unsur keberatannya, nanti akan diaudit. Bila benar memang apa adanya, keberatan ini bisa diterima dengan cara penundaan kenaikan.
Dan penundaan ini berlaku hanya 6 bukan saja, setelah itu pengusaha harus menaikkan UMK buruhnya.
“Jadi pengusaha yang mampu jangan mengada-ada jadi tak mampu naikkan UMK, bila ajukan keberatan silahkan, maka akan dilakukan audit guna mengetahui apa benar tidak mampu naikan UMK,” tegasnya.
Disinggung berapa kenaikan ideal UMK Kota Cirebon, Fahrozi menyebutkan diangka 8 persen. Hal ini mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Sesuai dengan salah satu variabel kenaikan UMK yakni inflasi dan hal lain yang mempengaruhinya.
“Idealnya 8 persen, tapi bila mengingat wilayah sekitar naik 3,3 persen bisa diikuti atau syukur-syukur bisa lebih tinggi. Jadi yang 1,4 persen itu harus dikaji ulang” imbuhnya.
Sementara dalam kegiatan resesnya, Fahrozi menyambangi langsung konstituennya di Karang Makmur Kelurahan/Kecamatan Kesambi.
Sejumlah aspirasi yang masuk sudah ditampungnya, salah satunya adalah renovasi mushola dan perbaikan drainase kampung.
“Masa pandemi Covid-19 ini, reses tidak boleh mengumpulkan warga. Jadi kita yang datangi dan berdialog langsung mengenai keinginan mereka. Sesuai kesepakatan, reses selain menyerap aspirasi juga sosialisasi protokol kesehatan Covid-19,” pungkasnya. (Agus)








Tinggalkan Balasan