Pengelolaan Stadion Bima Disorot DPRD Kota Cirebon
KOTA CIREBON, (FC).- Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Umar Stanis Klau menilai, ada ketidakberesan dalam pengelolaan Stadion Bima, yang sedikit banyak terpengaruh pada adanya disharmoni atau ketidakselarasan yang diduga terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon.
Umar meminta Inspektorat Kota Cirebon, agar melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cirebon.
Dia juga meminta kepada Walikota Cirebon segera menurunkan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP), untuk melakukan audit terhadap beberapa OPD khususnya kinerja Dispora. Pasalnya, ditemukan indikasi terjadi disharmoni dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara atasan dan bawahan.
“Inspektorat juga agar segera melakukan audit investigatif terhadap kinerja Dispora dan dinas terkait dalam pemanfaatan aset Stadion Bima setara Rp800 miliar itu. Disinyalir terdapat beberapa kegiatan di kawasan Stadion Bima yang tak profesional dan transparan pengelolaannya, seperti parkir, PKL dan pemeliharaan taman (kebersihan),” ujarnya.
Umar mengungkapkan, sejumlah aktivitas di Kawasan Stadion Bima tersebut tak memberikan manfaat untuk daerah, seperti peningkatan PAD serta kenyamanan olahraga warga, dan hanya menguntungkan oknum tertentu.
“Kami menghargai ikhtiar baik Walikota Effendi Edo di tahun ini, untuk memberikan sentuhan suasana baru, memasang PJU dan menormalisasi joging track untuk kenyamanan olahraga warga. Dan seharusnya Dispora dan dinas terkait mengawal dengan menerjemahkan visi-misi Walikota dalam membuat program dan kegiatan nyata, bukan sibuk berkonflik dan asyik dengan mainannya sendiri,” tambahnya.
Pihaknya mendapatkan informasi, kerap terjadi take over (ambil alih) tugas dan fungsi (tupoksi) yang dilakukan pejabat diatasnya terhadap bawahan.
Tupoksi bawahan ditarik ke atas dengan alasan yang tidak transparan terutama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa. Akibatnya bawahan nganggur, bingung apa yang harus dikerjakan.
“Jika perlakuan seperti ini dibiarkan terus terjadi, akan menimbulkan disharmoni organisasi. Organisasi tidak akan sehat. Akibatnya tak ada kerjasama yang baik antar bagian dalam OPD dan makin mempertajam ruang konflik yang ujungnya berdampak pada menurunnya kinerja organisasi,” tuturnya.
Umar juga mendesak, APIP harus segera melakukan tupoksinya dalam mengawasi Kinerja ASN. Karena APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang.
“BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil review atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal,” imbuhnya.
Terkait soal tidak optimalnya kebersihan Kawasan Stadion Bima, disinyalir juga hal ini berawal dari proses pemilihan penyedia secara e-purchashing (e-Catalog) dengan menerapkan sistem negosiasi bukan mini kompetisi. Sistem negosiasi dalam e Catalog, sarat terjadi KKN antara PPK/pejabat pengadaan dan calon penyedia dalam menetapkan penyedia pemenang.
“Anggaran cleaning service (CS) Tahun 2025 akan saya lihat data lagi. Tetapi, kalau cleaning service setiap hari bekerja membersihkan sampah dan lainnya hingga bersih dan sesuai,” ujar Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Cirebon, Edi Siswoyo, Kamis (18/12/2025)
Edi mengungkapkan, pengelolaan kebersihan di kawasan Stadion Bima ada unit yang mengurus itu semua disana. Sehingga bisa terjaga kebersihan setiap harinya.
“Di GOR Basket semua bersih, termasuk pemotongan rumput yang tumbuh. Kalau OB memakai pihak ke tiga, kalau gak bener bisa dipecat dan kita ganti pekerjanya,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Edi, untuk parkir liar yang saat ini ada, kedepan akan di pihak ketiga kan, sehingga bisa tertata dengan baik.
“Sampai saat ini baru ada dua surat permohonan yang masuk untuk menjadi pihak ketiga di Tahun 2026, dimana ijinnya langsung ke walikota,” ungkapnya.
Masih kata Edi, Tahun 2026 untuk kawasan Stadion Bima, Pemkot akan mencari pihak ketiga untuk mengelola Kawasan Stadion Bima.
“Apalagi tahun depan semua anggaran terpotong hampir 50 persen. Pemeliharaan stadion ini merepotkan bagi kami di Dispora, jadi ada inisiatif akan mencarikan pihak ketiga yang profesional,” pungkasnya. (Agus)








Tinggalkan Balasan