Selain pengurangan pajak 25 persen, kebijakan ini juga memberikan kelonggaran masa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan (PBB) dari 30 September menjadi 30 November 2020.

Juga memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak atas tunggakan PBB.

Rencananya, untuk relaksasi pajak bumi dan bangunan akan dilanjut dengan kebijakan baru berupa pemberian diskon atau potongan 5-15 persen dari nilai pajak terutang.

Agus Mulyadi mengatakan, pihaknya sedang mengkaji rencana kebijakan tersebut. “Kemungkinan kedepan kebijakan relaksasi yang akan dikeluarkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Kita akan berikan semacam diskon kepada Wajib Pajak,” ujarnya

Besarnya diskon akan diberikan variatif. Bagi WP yang membayar PBB di bulan Juli dan Agustus akan diberikan diskon 15 persen dari nilai pajak.