KOTA CIREBON, (FC).- Semua anggaran pada semua dinas direcofusing untuk penanganan Covid-19. Devisit anggaran pun tak bisa dielakkan, karena pendapatan asli daerah (PAD) dipastikan terjun bebas dan dana baik dari provinsi maupun pusat mayoritas dibatalkan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon Agus Mulyadi, seusai rapat pembahasan persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rapat digelar di Ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon, Rabu (24/6).

Gusmul, demikian sapaan akrabnya menyampaikan, postur APBD Kota Cirebon tahun ini secara keseluruhan turun dari angka Rp1,77 triliun menjadi Rp1,28 triliun. Angka penurunan tersebut belum memperhitungkan DAK fisik dan nonfisik serta bantuan keuangan yang bersumber dari provinsi.

“Bila diasumsikan pendapatan untuk tahun 2021 itu sama dengan tahun 2020, DAK fisik dari pusat mudah-mudahan dapat dana sekitar Rp198 miliar. Kemudian dari banprov Rp290 miliar, itu yang sudah dibuat berita acaranya,” jelas Gusmul.

Selain penurunan dari PAD, pihaknya memprediksi penurunan pendapatan juga berasal dari dana transfer dana alokasi umum (DAU). Dan ini sudah ada pemangkasan dari pusat sekitar 10 persen.

Nilainya DAU Rp680 miliar dikurangi pemangkasan Rp68 miliar. Bagi Kota Cirebon pemangkasan ini cukup besar, dan terjadi pada seluruh daerah.

“Pemangkasan ini sebagai dampak dari tidak pasnya pelaporan recofusing anggaran APBD untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Diinformasikanya, SKPD saat ini tengah menyusun input anggaran berdasarkan pagu anggaran yang sudah disampaikan. Dan menjadi dokumen pra RKA (rencana kerja anggaran). Untuk dinas paling tinggi pagunya adalah dinkes, disdik kemudian PUPR.

Pagu tersebut, lanjutnya, sudah diinput pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Karena sudah terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Disebutkannya, ada permasalahan terkait belum turunnya Permendagri, yakni juklak dan juknis penyusunan APBD tahun 2021. Tapi pihaknya tetap tahapannya harus tetap berjalan seperti biasa, karena minggu kedua bulan Juli KUA PPAS harus diajukan ke DPRD.

“Program prioritas tetap berjalan tahun ini, nah program yang tertunda akan menjadi prioritas pada tahun depan,” tandasnya. (gus)