KOTA CIREBON, (FC).- Program pemerintah yang mentargetkan akhir AIDS pada tahun 2030 harus diikuti dengan komitmen, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan dibutuhkan dalam penanggulangannya.

Atas hal itu, Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengapresiasi kegiatan webinar yang bertajuk “Kebijakan & Strategi Memutus Rantai HIV/AIDS pada Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19”, pada Jumat (11/12) di ruang kerjanya.

Eti menyebutkan, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Cirebon semakin meningkat selama pandemi Covid-19. Sepanjang 2020 hingga Oktober, tercatat sebanyak 267 kasus HIV baru yang ditemukan di Kota Cirebon.

“Sedangkan secara kumulatif, data kasus yang ditemukan di Kota Cirebon hingga Oktober 2020 tercatat sebanyak 1.582 orang.
Penyebabnya karena semakin banyak orang yang mau melakukan Voluntary Counseling and Testing (VCT),” terangnya.

Keseriusan Pemkot Cirebon dalam penanganan HIV/AIDS ini dijabarkan dengan kebijakan, seperti melalui peraturan daerah, peraturan Wali Kota, surat edaran hingga melakukan sejumlah MoU dengan stakeholder terkait lainnya.

Pihaknya juga mengacungkan jempol kepada Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Cirebon, yang telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Diantaranya dengan melakukan tes HIV pada populasi umum dan populasi yang berisiko di 22 puskesmas di Kota Cirebon. Juga telah disiapkan pengobatan untuk ODHA di RSD Gunung Jati hingga pendampingan bagi yang terdampak HIV/AIDS.

Tidak cukup itu, Eti meminta dukungan, komitmen, komunikasi, koordinasi serta kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, apa yang dilakukan Pemkot Cirebon, guna mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Dukungan ini bisa berupa sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat pada layanan HIV, hingga penyebarluasan informasi hingga ke tingkat kelurahan juga perlu dilakukan.

“Dengan begitu target 2030 akhir dari HIV/AIDS bisa dicapai, khususnya di Kota Cirebon,” tandasnya. (gus)