SUBANG, (FC).- Jumlah ruang kelas yang rusak di Kabupaten Cirebon mencapai 2000 ruang SD dan SMP. Dari jumlah tersebut, alokasi APBD tahun 2025 hanya bisa memperbaiki 700 ruang kelas rusak.

Bupati Cirebon, Imron mengatakan, untuk perbaikan 2000 ruang kelas rusak tersebut dibutuhkan anggaran Rp500 miliar.

“Selain itu di kabupaten Cirebon masih banyak sekolah yang toiletnya masih kurang. Kira-kira toilet ini 5.000 an. Tahun sekarang 2025 baru (dibangun) 1.300 an,” jelas Imron dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapelitbanda, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Plt Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menginginkan agar pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di setiap kota dan kabupaten 1 kelas 1 toilet.

“Sudah dibuat rancangan 1 kelas 1 toilet belum di RKB baru. Nanti 2026 cobalah. Nanti kita bantu di titik-titik mana, kita bantu,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari channel youtube Lembur Pakuan Channel pada Senin (4/8).

Secara rinci, kebutuhan alokasi anggaran perbaikan ruang kelas rusak mencapai Rp200 juta per lokal, dan untuk toilet sekitar Rp25 juta per pintu.

Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan, bantuan anggaran provinsi bisa dialokasikan dalam komposisi tambahan dari yang sudah dianggarkan APBD Kabupaten Cirebon.

12 Kecamatan di Kabupaten Cirebon Belum Memiliki SMA/SMK Negeri.

Selain membahas kondisi ruang kelas rusak, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan kebutuhan Gedung sekolah baru SMA/SMK di beberapa kecamatan.

“Di kabupaten Cirebon tinggal beberapa kecamatan yang masih belum memiliki SMA dan SMK. Itu ada di kecamatan Talun, Greged, kemudian Sedong, Pangenan. Ada sekitar 12 kecamatan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronanto.

Terkait hal ini, Gubernur Dedi Mulyadi meminta agar Dinas Pendidikan memetakan wilayah mana saja yang perlu dibangun SMA/SMK di Kabupaten Cirebon.

“Nanti bapak memberikan rekomendasi ke kami di titik-titik mana seharusnya membangun SMA. Kan kadang-kadang provinsi yang buat nanti tidak nyambung dengan kabupaten. Saya pengen nyambungin,” kata Dedi Mulyadi. (Andriyana)