KAB. CIREBON, (FC).- Pemerintah Desa Ciledugtengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I (satu) kepada 164 Kepala Keluarga (KK) dan bantuan sosial lainnya yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Saat dihubungi FC, Kuwu Ciledugtengah, Endang Supriatna melalui Sekretaris Desa Ciledugtengah, Mohamad Soleh mengatakan, Bantuan Sosial (Bansos) yang diterima oleh desa Ciledugtengah secara keseluruhan dari mulai bantuan sosial yang reguler setiap bulan yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 265 KK.

Pada saat pandemi Covid 19 menerima bantuan dari Gubernur berupa sembako melalui Ojek Online (Ojol) sebanyak 10 KK, Kemensos berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp600.000/bulan per KK sebanyak 118 KK, dan sembako masih dari Kemensos yang berupa sembako sebanyak 135 KK.

“Kalau dari BLT Dana Desa sebesar Rp600.000 per bulan untuk 1 KK menurut peraturan Menteri Keuangan, desa kami telah menyalurkan sebanyak 164 KK dari 30% anggaran Dana Desa,” kata Soleh, Selasa (16/6).

Selain bantuan tersebut, ditambahkannya ada bantuan yang sedang dikonfirmasi dari bantuan Himpunan Bank Negara sebanyak 10 KK dan dari bantuan Bupati Cirebon yang menurut data sebanyak 125 KK.

“Untuk bantuan Bupati Cirebon belum direalisasikan oleh Pak Bupati, jadi total apabila kita jumlah data itu sebanyak 827 KK data yang masuk dalam bantuan sosial dari keseluruhan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dari jumlah keseluruhan KK di Desa Ciledugtengah yaitu 1282 KK kemudian dikurangi jumlah KK yang menerima bantuan sosial dari berbagai macam bantuan sebanyak 827 sehingga sisa KK yang tidak dapat bantuan itu sebanyak 455 KK.

“Setelah kita konfirmasikan, warga mampu di desa Ciledugtengah dari 1282 KK ada 455 KK ini merupakan warga yang menengah ke atas,” ujarnya.

Dari berbagai macam bantuan yang datang, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19, menurutnya pelaksanaan penyaluran Bansos kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Hanya masalah database atau pendataan yang masih tarik ulur antara desa dengan pihak pihak penyelenggara atau pemberi bantuan itu saja, semuanya bisa kita serap tanpa ada hal apapun yang tidak kita inginkan terjadi di desa kami,” katanya.

Untuk lebih kondusif dan tidak ada kekhawairan dari warga, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten agar secepatnya bisa menyalurkan bantuan sosial dari Bupati Cirebon.

Dengan harapan, ketika bantuan Bupati itu terlaksana berbarengan atau bisa lebih awal dengan bantuan lain, akan lebih bagus dan pihak desa akan lebih ringan untuk meng input data.

“Bantuan Bupati sudah ditunggu-tunggu, akan menjadi pekerjaan berat kembali ketika bantuan Bupati ini masih menggantung dan warga kami yang memang sudah terdata, harap-harap cemas ketika tidak di cover oleh BLT Dana Desa,” tegasnya.

Selain itu juga, menjadi dilemma bagi Desa ketika dibantu oleh BLT Dana Desa, kemudian pada saat dana bantuan Bupati turun yang mungkin bisa mengakibatkan adanya double counting atau ganda penerima.

“Ganda bantuan itu menjadi pekerjaan tambahan, kenapa bantuan Bupati sendiri atau bantuan ya istilahnya orang tua kita sendiri ini masih belum ada kepastian kapan turunnya, kami harapkan kepastian dari bapak kami, agar bisa direalisasikan segera agar tidak menjadi berita-berita yang miring atau negatif sehingga menjadi hal-hal konsumsi masyarakat di medsos,” pungkasnya. (Harun)