KUNINGAN, (FC).- Puluhan warga RT/02 RW/01, Dusun 1, Desa Tambakbaya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan melakukan pendatanganan penolakan berdirinya menara telekomunikasi yang akan dibangun di sekitar pemukiman mereka.

Penolakan warga tersebut bukan tanpa alasan. Mereka tidak mau berdirinya menara telekomunikasi (lebih dikenal tower) itu berdampak bagi kesehatan dan keselamatan keluarga.

“Ya saat ini, warga mewakilkan kepada kami untuk memfasilitasi penolakan tower tersebut agar tidak jadi dibangun. Selain dikhawatirkan berdampak pada keselamatan warga pembangunan menara telekomunikasi ini diduga kuat belum mengantongi izin,” jelas Abdul Latif, Biro Hukum dan Advokasi Gerakan Anti Maksiat (Gamas) Kabupaten Kuningan, kepada wartawan.

Beberapa warga sekitar, lanjut Latif, menolak pembangunan menara tersebut, karena kurangnya sosialisasi dan tidak adanya jaminan masa depan jika menara tersebut jadi didirikan.

“Hal-hal proyek seperti pembangunan menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang, jika tidak maka itu cacat hukum, dan itu ada sanksinya,” ujarnya didampingi Ketua Gamas Kuningan, K Nana Nurudin kemarin.

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Menara menurut Pasal 1 angka 10 Permenkominfo 02/2008, masih Latif, adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menduga ada kemungkinan terdapatnya oknum yang bermain perihal pendirian menara ini, atau sistem perizinan kita yang masih carut marut. Semua bisa jadi penyebabnya,” sebut Latif.

Latif menambahkan, tidak adanya pihak terkait yang dapat memberikan penjelasan, membuat semakin kuat dugaan tidak jelasnya jalur yang ditempuh dalam usaha mendirikan menara tersebut.

Terpisah, menurut informasi, Kades Tambakbaya, Antawan Sudira membenarkan adanya penolakan warga desanya terhadap pembangunan menara telekomunikasi itu.

Malah ia mengatakan saat ini proses pembangunannya dihentikan karena masalah belum berizin. Disetopnya pekerjaan tower itu dibenarkan juga oleh Camat Garawangi, Minthareja.

Namun menurutnya berkas perizinan tower sudah lengkap, tapi karena ada aduan dari masyarakat melalui Ormas maka prosesnya dihentikan sementara. Menunggu hasil pertemuan antara pihak DPMPTSP Kuningan dengan pihak Telkomsel dan Ormas Gamas.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kuningan, Agus Sadeli Melalui Kasi Yanjin A, Uga Nugraha membenarkan adanya penolakan pembangunan tower tersebut. Awalnya pihaknya berfikir bahwa tower tersebut sudah berdiri, ternyata baru menentukan titik.

Pihaknya juga mengkonfirmasi ke pihak desa setempat, dan didapatkan bahwa awalnya warga setuju dengan pembangunan tower tersebut, kemudian terjadi musyawarah di desa lagi, hasilnya menyepakati pihak pengembang dan PT akan mengkaji ulang dan bernegosiasi dengan masyarakat untuk perizinan sesuai prosedur.

“Jadi pembangunan itu sudah menyalahi prosedur, karena belum menempuh ijin,” ujar Uga, Senin (13/7)

Kemudian pihak pengembang tidak berharap ada permasalahan di masyarakat, semua yang terjadi atas dasar kesalahpahaman, dan pihak pengembang berjanji akan bersilahturahmi dengan pihak yang mengatasnamakan Ormas Gamas.

Atas hasil kesepakatan itu, lanjut Uga, pihaknya memastikan menunggu hasil kesepakatan tersebut, namun hingga saat ini belum ada hasilnya. Termasuk langkah dari pihak pengembang maupun PT mengajukan perijinan.

“kita ke lokasi yang katanya ada aktivitas, dan saat disana benar, sedang melakukan pengecoran, akhirnya kita hentikan,” kata Uga.

Maka pihak DPMPTSP Kuningan sampai saat ini belum mengeluarkan ijin. Karena prosedur awal yaitu menentikan titik, kemudian kedesa seperti ijin lingkungan, hingga rekomendasi dari Camat. Setelah semua selesai baru mengajukan ke DPMPTSP.

“Setelah diajukanpun, dibahas kembali ke dinas teknis lainnya seperti Dinas PU, LH, Bappeda hingga Kominfo, setelah semua selesai, baru bisa ijin keluar, jadi tidak semudah itu mengeluarkan ijin,” kata Uga. (Ali)