Pelaksanaan MBG di Kuningan Dievaluasi, Bupati Minta Menu Sesuai Standar Gizi
KUNINGAN, (FC).- Bupati Kuningan H Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan harus berjalan secara serius, terukur, dan bertanggung jawab.
Ia mengingatkan seluruh pelaksana agar tidak sekadar mengejar kuantitas, namun benar-benar menjaga kualitas gizi dan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat akan memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan MBG Tingkat Kabupaten Kuningan di Aula Setda, Senin (22/12).
Bupati Dian menyampaikan, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengawal dan mengawasi langsung program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi dari kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal.
“MBG ini bukan program seremonial. Harus berdampak nyata, baik terhadap kesehatan penerima manfaat maupun pergerakan ekonomi, khususnya UMKM,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa standar menu MBG tidak boleh disamaratakan.
Kebutuhan gizi bayi, pelajar, ibu hamil, dan lansia harus disesuaikan dengan usia dan kondisi masing-masing penerima.
“Gizi itu ada ilmunya. Tidak bisa makanan bayi disamakan dengan pelajar,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara, terdapat 127 dapur MBG yang telah terdaftar dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 380 ribu orang di 30 kecamatan.
Dua kecamatan, yakni Ciniru dan Hantara, belum memiliki dapur mandiri namun tetap dilayani melalui dapur dari wilayah sekitar.
Bupati Dian juga menyoroti lemahnya akurasi data penerima MBG. Ia menginstruksikan agar konsolidasi dan pemutakhiran data lintas sektor segera dirampungkan.
“Saya minta Januari ini konsolidasi data harus selesai. Data Dapodik siswa, data ibu hamil dan bayi, serta data lansia harus dipadukan agar pemetaan kebutuhan benar-benar jelas,” katanya.
Terkait pengawasan, Bupati menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 memberikan kewenangan tegas kepada daerah untuk bertindak terhadap pelanggaran.
Sanksi mulai dari peringatan hingga penutupan sementara atau permanen dapat direkomendasikan melalui satuan tugas yang berwenang.
Ia juga mengingatkan agar menu MBG tidak diisi makanan olahan pabrikan yang dinilai berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan.
“Saya tidak ingin MBG justru memperburuk kesehatan, seperti memicu obesitas atau penyakit gula. Ini menyangkut tanggung jawab moral,” ujarnya.
Bupati Dian mengungkapkan bahwa potensi keuntungan pelaksana MBG bisa mencapai sekitar Rp6 juta per hari. Karena itu, ia meminta tidak ada pengurangan kualitas maupun porsi makanan.
“Saya masih menerima laporan ada pelaksana yang menunya terlalu minimalis. Sekarang orang tua siswa sudah berani menyampaikan keluhan. Ini harus jadi perhatian serius,” pungkasnya.(Angga)








Tinggalkan Balasan