KUNINGAN, (FC).- Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mengencangkan langkah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui audit tematik terhadap lima organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan guna mengidentifikasi potensi yang belum tergarap sekaligus mengevaluasi penyebab belum optimalnya capaian PAD.

Audit yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kuningan tersebut menyasar RSUD 45 Kuningan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag), serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U Kusmana, mengatakan peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak mengingat kapasitas fiskal daerah masih terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat setiap tahun.

Menurutnya, audit tematik tidak sekadar menilai realisasi pendapatan, tetapi juga memetakan berbagai peluang yang dapat dikembangkan oleh masing-masing perangkat daerah melalui inovasi dan penguatan tata kelola.

“Tujuan utamanya adalah mendorong perangkat daerah pengampu PAD agar mampu mengakselerasi pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, potensi yang selama ini belum tergarap harus bisa dimaksimalkan melalui berbagai terobosan,” ujar U Kusmana, Rabu (24/6).

Selama dua hari, Inspektorat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan mendalam terkait capaian pendapatan, peluang peningkatan penerimaan, hingga berbagai hambatan yang dihadapi masing-masing OPD.

Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari tata kelola administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, hingga sistem pengelolaan pendapatan yang dinilai masih perlu diperkuat.

“Yang kami evaluasi bukan hanya angka pendapatannya. Tata kelola administrasi, pengelolaan SDM, dan mekanisme pengelolaan juga menjadi fokus pembahasan untuk mengetahui penyebab target belum tercapai dan langkah perbaikannya,” katanya.

U Kusmana menegaskan seluruh rekomendasi hasil audit harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Menurut dia, audit tidak boleh berhenti pada temuan semata, tetapi harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Ia berharap lima OPD yang menjadi objek audit dapat menjadi percontohan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan sehingga target PAD tahun berjalan dapat tercapai.

Perhatian Pemkab Kuningan terhadap peningkatan PAD bukan tanpa alasan. Berdasarkan data pemerintah daerah, realisasi PAD tahun 2025 baru mencapai sekitar 83 persen dari target sebesar Rp400 miliar. Capaian tersebut dinilai masih belum ideal untuk menopang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah terus mencari strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal. Selama ini, kemampuan keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Kapasitas fiskal dan ruang fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menangani persoalan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan sektor pembangunan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan, mengungkapkan hasil audit telah disampaikan kepada Bupati Kuningan dan Sekretaris Daerah sebagai bahan tindak lanjut bagi perangkat daerah yang diperiksa.

Menurutnya, berbagai catatan yang ditemukan selama proses audit harus segera dilaksanakan agar target pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Inspektorat juga merekomendasikan sejumlah langkah pembenahan, di antaranya penyusunan basis data yang lebih akurat, penguatan tata kelola yang efektif dan efisien, serta penerapan sistem transaksi non-tunai untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Melalui audit tematik tersebut, Pemkab Kuningan berharap seluruh potensi pendapatan dapat digali secara maksimal sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Angga)