KUNINGAN, (FC).- Forum Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FKPLKB) Indonesia terus berjuang untuk mendapatkan kejelasan status kepegawaian dan kesejahteraan bagi para PLKB non PNS dari seluruh Indonesia.

PLKB non PNS menjadi garda depan keberhasilan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bekerja di lapangan dan langsung bertemu masyarakat dalam mensosialisasikan kesejahteraan keluarga. Namun kenyataannya, PLKB non PNS nasibnya belum mendapatkan perhatian maksimal dari Pemerintah.

Hal ini disampaikan Ni Ketut Adriyani, selaku Ketua Forum Komunikasi PLKB Indonesia yang akan menggelar agenda kegiatan Forum Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FKPLKB) Indonesia di Kabupaten Kuningan untuk bertemu dengan pihak-pihak baik Pusat maupun Daerah sebagai upaya untuk mencari dukungan dalam proses mendapatkan hak kepastian kerja yang jelas ini.

“Kemarin ada surat terakhir  dari BKKBN RI yang ditujukan untuk Bupati/Walikota se Indonesia, dan beberapa daerah sudah mengawal surat itu. Bahkan saya sendiri di Bali sudah di acc oleh bupati namun kami dari BKD pernah diusulkan melalui e-formasi untuk mendapatkan jatah P3K, namun untuk PLKB non PNS tidak dibukakan untuk formasi tersebut sehingga pengusulan tersebut tidak bisa masuk ke e-formasi,” jelas Ketua Forum yang berasal dari Propinsi Bali ini.

Menurut Ni Ketut Adriyani, untuk PLKB masih ada diskriminasi di Lapangan dikarenakan terdapat dua status kepegawaian ASN yaitu PLKB PNS dan PLKB non PNS.
“Harapan besar kami, ada dari Kemenpan RB membukakan krannya agar formasi itu bisa kami dapat, PP No 38 tahun 2020 ada jabatan yang bisa diisi oleh P3K ada 147 jabatan, dan kami salah satu didalamnya di nomor urut108, itu penyuluh KB, harapan kami bisa masuk dalam E-Formasi tsb, target kami sebenarnya PNS,” jelasnya

Ni Ketut Adriyani mengatakan, PLKB non PNS yang tergabung di Forum rata-rata sudah mengabdi cukup lama sampai 15 tahunan. Untuk itu dirinya berharap pemerintah peduli dengan nasib mereka dengan mengangkat PLKB non PNS ini menjadi PNS.
“Saya sendiri sudah mengabdi 15 tahun 3 bulan. Kami sebagai ujung tombak program dan kemajuan SDM, jadi harapan kami kawan-kawan PLKB non PNS segera diangkat menjadi PNS,”  tegasnya.

Sebagai Ketua Forum, Ni Ketut Adriyani juga berharap  instansi yang ada di daerah dapat mendukung perjuangan PKB non PNS untuk mendapatkan kepastian kerja yang jelas, bukan malah menghalang-halangi dan menakuti mereka yang sedang berjuang.
“Kami ibarat seperti tebu, diambil sarinya ampasnya dibuang. Ketika kami dibutuhkan ayo perhatikan juga kesejahteraan dan hak kepastian kerja, sehingga teman-teman di daerah itu tidak ragu lagi untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya,” pungkasnya. (Bambang)