KAB. CIREBON, (FC).- Mutasi pejabat eselon III dan IV yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 30 Juni 2021 gagal digelar. Gagalnya mutasi tersebut diduga akibat pernyataan keras anggota DPRD setempat terhadap Bupati Cirebon yang meminta untuk mundur apabila tidak mampu mengendalikan mutasi, rotasi dan promosi.

Saat dikonfirmasi penyebab ditundanya mutasi, rotasi dan promosi tersebut, Bupati Cirebon H Imron Rosyadi mengaku masih mencari hari baik untuk pelaksanaan kegiatan tersebut).

Bupati beralasan akan menanyakannya terlebih dahulu kepada orang pintar. “Ya kita akan tanya dulu ke dukun, harus itu. Jadi kalau kita bukan orang ahli, harus tanya ke orang ahli,” ujar Imron, Rabu (30/6).

Menurut Imron, saat ini draf nama-nama pejabat yang bakal dimutasi masih berada di Baperjakat. Dan masih menunggu proses yang dilakukan Baperjakat agar pejabat yang ditugaskan di tempat baru sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing.

“Dengan Baperjakatnya kan belum selesai,” kata Imron.

Disinggung adanya statemen dari anggota DPRD yang meminta dirinya mundur dari jabatan bupati karena dianggap tidak bisa mengatur mutasi, Imron tidak menanggapinya dengan serius.

Imron menyampaikan, kalaupun jadi dilaksanakan kemarin, beberapa bulan ke depan juga akan ada mutasi lagi. Sebab, ada beberapa jabatan yang kembali kosong, sehingga, maju atau mundurnya waktu pelaksanaan sama saja, sebab ada mutasi berikutnya.

“Maju sering, mundur ya sering,” ujar Imron.

Baca Juga: Jika Tidak Mampu Kendalikan Mutasi, Junaedi: Bupati Mundur Saja

Namun, Imron menegaskan, mutasi rotasi di kalangan PNS merupakan hal yang biasa. Ia menyebut sudah menjadi sistem di kalangan PNS. Sistem tersebut, bahkan sudah mengatur mekanismenya untuk setiap eselon.

Diberitakan sebelumnya, pernyataan Bupati Cirebon H Imron tidak dilibatkan dalam penyusunan draf mutasi, rotasi dan promosi, karena adanya kendali orang luar. Membuat jengkel anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Fraksi PKS, Junaedi.

Apabila tidak mampu mengendalikan mutasi, tegas Junaedi, Bupati Imron diminta untuk mundur saja. “Kalau bupati tidak kuasa kendalikan mutasi, malah justru dikendalikan pihak luar, sebaiknya bupati (Imron,-red) mundur saja,” tegas Junaedi, Selasa (29/6). (Ghofar)