Meski Didemo Warga, Pemerintahan Desa Cihideunghilir Tetap Berjalan
KUNINGAN, (FC).- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Cihideunghilir, Kecamatan Cidahu, tetap berjalan normal di tengah tuntutan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa oleh masyarakat.
Kepala DPMD Kabupaten Kuningan, Budi Amiludin, mengatakan seluruh unsur terkait telah sepakat menjaga stabilitas pemerintahan desa sambil menunggu proses administratif yang berlaku.
“Kesepakatan bersama Forkopimcam, BPD, ketua forum, dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa selama belum terbit keputusan pemberhentian, kepala desa dan perangkat desa tetap menjalankan kewajiban serta menerima hak-haknya,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/1).
Ia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang menghambat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat meskipun dinamika politik dan sosial sedang berlangsung.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik. Ini menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Selain itu, DPMD juga meminta pemerintah desa dan BPD segera menggelar musyawarah desa untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 agar program pembangunan desa tidak tertunda.
Menanggapi aspirasi warga, Budi mengungkapkan bahwa Bupati Kuningan telah menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Cihideunghilir sebagai bagian dari klarifikasi atas tuntutan masyarakat.
“Pak Bupati sudah menginstruksikan Inspektorat melakukan audit. Dari hasil kunjungan kami, pelayanan desa tetap berjalan, masyarakat kondusif, dan BPD juga terbuka,” jelasnya.
Ia juga menyebut Ibu Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani telah turun langsung ke Desa Cihideunghilir untuk berdialog dengan masyarakat dan pemerintah desa guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
Terkait potensi pengunduran diri Kepala Desa dan Perangkat Desa Cihideunghilir, Budi menegaskan bahwa proses tersebut berada dalam kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD bertugas menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan melakukan kajian atas dugaan pelanggaran atau larangan yang dituduhkan.
“BPD yang merumuskan dan menilai tuntutan masyarakat. Hasilnya disampaikan ke camat, lalu camat membentuk tim kajian teknis untuk diteruskan kepada bupati,” terang Budi.
Ia membenarkan bahwa kepala desa yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan pengunduran diri. Namun secara hukum dan administrasi, statusnya masih aktif hingga terbit Surat Keputusan Bupati.
“Selama SK pemberhentian belum terbit, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai kepala desa,” pungkasnya.
DPMD Kuningan mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas, menghormati proses administrasi yang sedang berjalan, serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Angga)








Tinggalkan Balasan