KAB. CIREBON, (FC).- Sangat terbatasnya mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada di e warung untuk penyaluran Bantuan Pemerinth Non Tunai (BPNT) di setiap Desa membuat DPRD Kabupaten Cirebon meradang.

Bahkan DPRD Kabupaten Cirebon mengancam akan menghentikan kerjasama penyaluran BPNT dengan bank penyalur, jika bank penyalur tidak memperbanyak mesin EDC.

Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan kepada FC usai melaksanakan sosialisasi salah satu raperda di aula Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, Sabtu (14/11) mengatakan, BPNT selalu menimbulkan masalah.

“Masalah BPNT ini seperti benang kusut jadi BPNT plus minusnya untuk Kabupaten Cirebon hampir 40 milyar setiap bulan yang disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Namun sangat disayangkan mesin EDC di berbagai Desa masih sangat terbatas.

“Khusus terkait BPNT inikan kaitannya dengan E Warung yang menyalurkan kepada masyarakat, E warung ini ditunjuk oleh BNI, sayangnya dari mesin EDC ini sangat terbatas sekali, satu Kecamatan misalkan ada 14 Desa, ini mesin EDC nya cuma ada delapan mesin,” jelas Aan.

Menurut Aan idealnya satu Desa harus memiliki satu mesin EDC yang tersedia di masing-masing ewarung. “Padahal sesuai aturan pedoman umumnya bahwa setiap desa itu harus minimalnya satu mesin edisi,” ujarnya.

Pihaknya memberi teguran kepada bank penyalur dan meminta bank penyalur agar segera melengkapi mesin edisi disetiap Desa.

“Tentunya ini tanggung jawab BNI dan kita sudah tegur BNInya untuk pengadaan mesin edisi harus segera dipenuhi dalam waktu sebulan ini,” ungkapnya.

Pihaknya akan meminta Bupati Cirebon untuk memutuskan kerjasama dengan bank penyalur jika bank penyalur gagal melakukan pengadaan mesin edisi disetiap desa.

“Kalau masih belum bisa dipenuhi ini kami akan merekomendasikan bupati untuk mengganti saja BNI,” ujarnya.

Aanpun berharap agar pengadaan logistik e warung untuk penyaluran BPNT haris mengutamakan logistik dari desa tersebut.

“Terkait masalah penyaluran, e warung ini harus belinya ya dikecamatan sekitar, kaya beras harus beras lokal dari desa yang bersangkutan, jangan mengambil malah dari luar Desa atau luar kecamatan,” tuturnya. (Nawawi)